Rabu, Agustus 10, 2022
BerandaArtikelSekolah Negeri atau Swasta; Kenyataan Dunia Pendidikan Indonesia Tidak Seindah Amanat Konstitusi

Sekolah Negeri atau Swasta; Kenyataan Dunia Pendidikan Indonesia Tidak Seindah Amanat Konstitusi

Tangerang7.com, Jogjakarta – Praktisi pendidikan sekaligus Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Arif Jamali Muis soroti masalah pendidikan. Menurutnya, masih ada kesenjangan yang terjadi dalam kebijakan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi, dan penyelenggara pendidikan wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya, itu adalah pernyataan ideal tapi pada realitasnya masih banyak terjadi ketimpangan antara sekolah-sekolah negeri dengan swasta.

“Kenyataan tidak seindah amanat konstitusi dan kejadian tersebut merefleksikan pendidikan kita masih ada masalah besar dalam hal akses layanan pendidikan dan itu menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua,” ungkap Arif, Rabu (15/6/2022).

Arif menegaskan, kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanat konstitusi untuk menyelenggarakan layanan pendidikan agar masyarakat mendapatkan hak dasarnya. Akan tetapi realitanya pemerintah belum mampu untuk menyediakan semua layanan pendidikan tersebut untuk rakyat. Maka bermunculan sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk memberi layanan pendidikan kepada masyarakat dengan biaya yang dibebankan juga pada masyarakat.

“Jadi sesungguhnya sekolah swasta membantu pemerintah untuk memenuhi hak dasar rakyat yaitu hak mendapatkan pendidikan,” katanya.

Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) PP Muhammadiyah ini ingatkan supaya pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada sekolah swasta baik pada aspek pendanaan maupun pada aspek kebijakan-kebijakan terutama sekolah swasta pinggiran yang mereka berjuang untuk anak-anak yang terpinggirkan.

Tidak hanya sampai di situ, contoh konkrit bentuk diskriminasi sekolah swasta dengan negeri terlihat dari program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru. Guru-guru yang diterima P3K ditempatkan hanya di sekolah negeri saja sehingga terjadi eksodus guru-guru swasta ke sekolah negeri serta penarikan beberapa guru PNS dari sekolah swasta.

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular