Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui 15 Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) menjalin Kerja sama di Bidang Hukum dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dilakukan di Balaikota Jakarta, Kamis (31/3/2022). Foto/tangkapan layar @aniesbaswedan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui 15 Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) menjalin Kerja sama di Bidang Hukum dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dilakukan di Balaikota Jakarta, Kamis (31/3/2022). Foto/tangkapan layar @aniesbaswedan.

Tangerang7.com, Jakarta –  Pemprov DKI Jakarta kini berada dalam zona hijau atau Zona Tertinggi pelaksanaan program pencegahan korupsi untuk seluruh area intervensi.

Seperti yang dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam laman instagram miliknya @aniesbaswedan, Kamis (31/3/2022). “Alhamdulillah, Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di DKI Jakarta Tahun 2021, mendapat skor 90,01% dari KPK RI. Skor ini naik signifikan dari skor Tahun 2020 yaitu sebesar 76%,” tulisnya dikutip.

Gubernur Anies melanjutkan, untuk semakin mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance), dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di Jakarta, pihaknya melalui 15 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjalin kerja sama di Bidang Hukum dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Kami mengapresiasi peran dari Kejaksaan Tinggi DKI terkait beberapa hal, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Hal pertama, kata Gubernur Anies adalah pemberian legal opinion kepada perangkat daerah dan BUMD, kedua yaitu pendampingan pada perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang berpotensi fraud, ketiga adalah membantu upaya penyelesaian sengketa lewat musyawarah dengan pihak ketiga, dan keempat pendampingan dan monitoring pelaksanaan pada penanganan pandemi mulai dari bansos, vaksinasi, hingga distribusi oksigen.

“Dukungan Kejati DKI Jakarta signifikan sekali kepada kami di Jakarta, baik dinas dan jajaran BUMD,” kata Anies.

“Harapannya dengan didampingi, dibimbing, dan mendapat arahan dari Kejati, Insya Allah tata kelola yang dilaksanakan di Jakarta bisa berjalan makin baik, dan perbaikan bisa kita lakukan secara sistemik, secara terus-menerus,” pungkasnya.