oleh

Zaki : Apkasi Dukung RUU Cipta Kerja Cluster Perizinan dan Investasi Daerah

Tangerang7.com, Tigaraksa – RUU Cipta Kerja Cluster Perizinan dan Investasi Daerah pada saat pandemi covid-19 saat ini sangat diperlukan mengingat perekonomian daerah sedang melemah.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan hal ini pada saat menjadi narasumber acara dialog Omnibus Law RUU Cipta Kerja Kluster Perizinan dan Investasi Daerah yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) secara webinar (web seminar), Rabu (17/6/2020).

“RUU Cipta kerja dalam Cluster perizinan dan investasi daerah harus segera. Perlu ada diskusi dengan DPR RI,” kata Zaki.

Kata Zaki, aturan main ini harus segera ditegaskan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai ke pemerintah daerah agar kita pelaksana atau operator di daerah benar-benar bisa bekerja sesuai dengan tantangan dan aturan yang baru. Pandemi covid-19 ini bisa jadi peluang daerah dalam mengundang investasi daerah dan meningkatkan perekonomian daerah.

Zaki yang juga menjabat Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apkasi, pihaknya sepakat seluruh daerah untuk menyederhanakan proses perizinan yang ada saat ini lebih sederhana, lebih ringan. Meski di sisi lain ada kekhawatiran dari anggota Apkasi bahwa beberapa hal yang tadinya menjadi kewenangan daerah justru ditarik langsung ke pusat.

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang juga menjadi narasumber pada acara tersebut mengatakan, apabila dikaitkan dengan pandemi covid-19, ini memperlihatkan suatu bencana bukan lagi nasional namun juga bencana global seluruh negara.

Dengan demikian, situasi ekonomi nasional berbeda dengan krisis ekonomi yang terjadi pada 1998 dan 2008 lalu, di mana ekonomi nasional bisa terselamatkan, karena UMKM masih mampu untuk hidup dan mampu untuk bernapas. “Itulah yang menyelamatkan perekonomian nasional saat itu. Menurut data yang saya punya kurang lebih pelaku UMKM di Indonesia ada 65 juta dan sebetulnya penciptaan lapangan kerja lebih dari 80 persen adalah sektor UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga kita membutuhkan perangkat regulasi yang bisa mengatasi persoalan krisis ekonomi yang berbeda dengan krisis ekonomi 1998 dan 2008,” ungkapnya.

Oleh karena itu0 menurut Rieke, RUU Cipta Kerja ini kiranya bisa menjadi solusi akibat persoalan nasional yang lahir akibat covid-19. “Kalau dilihat sebenarnya saat ini Indonesia pasca reformasi tidak menganut lagi sistem sentralistik dan saat ini Indonesia berada dalam sistem otonomi daerah. Dengan adanya sistem otonomi daerah, kita bukan berada di negara federal tetapi kita tetap dalam NKRI. Keberadaan kepala daerah di seluruh Indonesia tidak bisa diabaikan, termasuk dalam penyusunan RUU Cipta kerja, karena program pemerintah tidak akan pernah bisa berjalan jika tidak melibatkan secara aktif dan transparan pemerintah daerah di seluruh Indonesia termasuk dalam penyusunan RUU Cipta kerja,” katanya.

Rieke berharap kepala daerah bisa segera mengirimkan surat kepada DPR agar dibahas dalam rapat dengar pendapat umum tentang RUU Cipta Kerja. Karena DPR tidak bisa berjalan tanpa pemerintah daerah. Karenanya, daerah bisa memberikan masukan dalam RUU tersebut. (rls/set)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *