oleh

Warga Batujaya Desak PN Tangerang Usut Tuntas Kasus Penggusuran

Tangerang7.com, Tangerang – Sekumpulan orang berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan, Kota Tangerang, Selasa (16/4/2019). Massa mengaku sebagai korban penggusuran di Kampung Darussalam, Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batuceper. Mereka didampingi anggota Komite Anti Penggusuran (KAP).

Demonstran menyuarakan keadilan dan kepastian hukum atas langkah Pemerintah Kota Tangerang dalam menggusur sebanyak 35 bangunan di Kampung Darussalam. Setidaknya, ada tiga poin tuntutan massa untuk ditindaklanjuti lembaga peradilan, di antaranya meminta agar PN Tangerang mengusut tuntas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemkot Tangerang.

Kemudian, Pemkot Tangerang diminta untuk membuka seluruh akses terhadap informasi status tanah yang ada di belakang SDN Batujaya, serta mendesak seluruh jajaran Pemkot Tangerang untuk tidak lagi melakukan penggususran paksa di seluruh wilayah Kota Tangerang.

Selain KAP, demonstran didampingi sejumlah organisasi seperti LBH Jakarta, GBSI Jakarta, Pembaru Jakarta, FMN, HMI Tangerang Raya, SPHP, Aliansi Mahasiswa Tangerang, SPRI, Seruni Jakarta, AKMI, HIMATA, dan Aliansi Pelajar Tangerang.

Koordinator aksi, Kahfi, mengatakan unjuk rasa tersebut bentuk lanjutan dari permasalahan warga Batujaya yang terdampak akibat penggusuran oleh Pemkot Tangerang. Sebanyak 35 kepala keluarga terdampak hidup tanpa kepastian Sejak Oktober 2018.

“Sudah 6 bulan tepatnya 3 Oktober 2018 puluhan warga yang terdampak penggusuran terkatung-katung, mereka menanti kepastian bermukim dari pemerintah,” ucap Kahfi.

Ia menyebutkan, warga sudah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Tangerang atas penggusuran paksa itu. Sebab, selama berbulan-bulan Pemkot Tangerang tak kunjung memberikan informasi yang jelas kepada warga terkait status kepemilikan lahan di belakang SDN Batujaya tersebut.

“Bukan hanya melanggar hukum saja, hak asasi manusia bahkan hak rasa aman, karena dalam proses penggusuran sebelumnya sekitar 200 aparat gabungan diduga telah mengintimidasi warga,” kata Kahfi. (odo/srh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya