oleh

Wali Kota Tangsel Larang ASN Terima Parsel

Tangerang7.com, Ciputat – Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dilarang untuk menerima bingkisan berisi berbagai hadiah atau parsel. Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Tangsel Nomor 356/1293/Inspektorat tentang gratifikasi hari raya keagamaan.

Surat edaran tersebut sebagai tindak lanjut surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 8 Mei 2019 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tertanggal 16 Mei 2019 tentang pencegahan gratifikasi terkait hari raya. Selain melarang ASN, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany juga mengimbau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangsel.

Airin menandatangani surat edaran itu pada tanggal 28 Mei 2019. Tidak hanya larangan untuk menerima parsel, ia pun tidak memperbolehkan ASN untuk mengajukan permintaan dana atau hadiah dan menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi. Surat edaran tersebut memuat lima poin penting.

Kendaraan Dinas Tak Boleh untuk Mudik

Dikutip Tangerang7.com, Jumat (31/5/2019), berikut ini lima poin surat edaran Airin tentang gratifikasi hari raya keagamaan untuk ditujukan kepada seluruh ASN serta imbauan bagi anggota DPRD.

1. Menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

2. Apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bahan bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masing-masing dengan disertai penjelasan dan dokumentasi penerimaannya. Selanjutnya, UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud.

3. Tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik individu maupun mengatasnamakan institusi daerah pada masyarakat, perusahaan, dan atau PNS/penyelenggara negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

4. Tidak menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik.

5. Melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti menerbitkan surat secara terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai atau anggota DPRD di lingkungan kerja.

(srh/srh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya