oleh

Wali Kota Tangerang Soal Laporan Kemenkumham ke Polisi: Lebih Bagus

Tangerang7.com, Tangerang – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi melaporkan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah ke Polres Metro Tangerang Kota, Selasa (167/2019). Menanggapi hal itu, Arief menyebut tidak jadi masalah dan justru lebih bagus.

“Ya, enggak apa-apa bagus malah kalau menurut saya. Biar lebih jelas siapa yang melanggar hukum,” kata Arief seperti dikutip Tangerang7.com dari Kompas.com, Selasa (16/7/2019).

Arief mengaku sudah meminta waktu bertemu dengan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, tetapi belum bisa terwujud. “Saya tadi pagi minta waktu beliau di Istana, hanya saja beliau ada urusan ke Batam, kan saya enggak bisa ngatur (jadwal Menkumham),” ujar Arief.

Arief sudah melayangkan surat kepada Kemenkumham. Namun hingga kini dia belum mendapat balasan surat itu. Arief masih menunggu surat dari Kemenkumham supaya ada kejelasan.

“Kami kirim surat ke mereka juga enggak jawab surat kami, mau bagaimana. Kalau yang masyarakat kan jelas keberatan, makanya saya aktifkan kembali (pelayanan), mereka kan enggak (Kemenkumhan),” kata Arief.

Perselisihan antara Wali Kota Tangerang dan Menkumham berawal dari saling sindir. Yasonna menyindir Arief soal perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkumham. Sindiran itu diungkapkan saat peresmian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Pemkot Tangerang menuding pembangunan gedung saat itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Arief juga disindir karena mewacanakan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian. Sementara Arief membantah tudingan Yasonna.

Soal IMB yang belum terbit, Arief mengatakan, ada urusan administrasi yang sulit sehingga menghambat izin itu. Atas kejadian ini, Arief melayangkan surat bernomor 593/2341-Bag.Hukum/2019 tentang nota keberatan dan klarifikasi wali kota atas pernyataan Menkumham.

Arief berharap, melalui surat yang telah dia kirim, ada titik terang dari permasalahan itu. Arief memutuskan tidak akan memberikan pelayanan di atas lahan Kemenkumham, tepatnya perkantoran di Kompleks Kehakiman dan Pengayoman. Pelayanan tersebut termasuk penerangan jalan umum, perbaikan drainase, dan pengangkutan sampah. (t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya