oleh

Wali Kota Tangerang Ancam Hentikan Pelayanan di Kompleks Kehakiman

Tangerang7.com, Tangerang – Pemerintah Kota Tangerang akan menghentikan pelayanan di kawasan lahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, seperti di Kompleks Kehakiman dan Kompleks Pengayoman. Pemerintah daerah setempat menyatakan tidak bertanggung jawab terkait pelayanan di kawasan tersebut.

Hal itu sebagai buntut dari perseteruan antara Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly. Arief melayangkan surat ke Menkumham, bahwa tak akan bertanggung jawab terkait sejumlah pelayanan di lahan Kemenkumham.

Surat bernomor 593/2341-Bag.Hukum/2019 tentang nota keberatan dan klarifikasi Wali Kota Tangerang atas pernyataan Menkumham. Dalam surat itu dijelaskan, aset Kemenkumham di Kecamatan Tangerang terletak di 5 kelurahan, 12 RW, dan 50 RT. Pelayanan sampah hingga perbaikan penerangan jalan di sana bukan tanggung jawab Pemerintah Kota Tangerang, karena belum dilakukan serah terima aset prasarana, sarana, dan utilitas.

“Terhitung sejak tanggal 15 Juli 2019, kami Pemerintah Kota Tangerang dengan segala permohonan maaf tidak akan bertanggung jawab terhadap pelayanan sampah, perbaikan drainase dan jalan termasuk terhadap penerangan jalan yang berdiri di atas aset Kementerian Hukum dan HAM RI seperti di Komplek Kehakiman dan Komplek Penyayoman,” bunyi surat tersebut, dikutip Tangerang7.com pada Jumat (12/7/2019).

Sebelumnya, Yasonna menyindir Arief saat peresmian Politeknik BPSDM Hukum dan HAM di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Yasonna menuding orang nomor satu di Kota Tangerang itu mencari gara-gara. Arief disindir mewacanakan lahan Kemenkumhan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang sebagai lahan pertanian. (mus)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya