oleh

TRUTH Kecam Pernyataan Ketua DPRD Tangsel

Tangerang7.com, Serpong – Ketua DPRD Kota Tangsel M Ramlie menyebut permintaan sejumlah uang untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat wajar. Mengingat ada kebutuhan yang harus dikeluarkan oleh petugas di lapangan.

Pernyataan Ramlie itu menuai kecaman dari Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH). Koordinator Divisi Monitoring Kebijakan Publik TRUTH Ahmad Priatna menilai Ramlie asal ucap. “Penting menjadi catatan, pernyataan ketua DPRD terkesan asal ucap,” kata Priatna, Senin (11/2/2019).

Menurutnya, sebagai ketua DPRD, Ramlie seharusnya lebih memperhatikan ucapan sebelum disampaikan. “Dapat ditarik kesimpulan, bahwa pernyataan Ketua DPRD Tangsel secara tidak langsung melegitimasi pungli PTSL yang marak terjadi,” tandas Priatna.

Ia mengatakan, pernyataan politikus Partai Golkar itu yang memaklumi adanya biaya saat mengurus sertifikat tanah dengan PTSL, jelas bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

“Kami selaku masyarakat mengecam pernyataan yang dilontarkan ketua DPRD tersebut. Karena jelas sangat menyakiti hati masyarakat yang menjadi korban pungli PTSL,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Tangsel M Ramlie mengatakan, permintaan uang dalam proses PTSL sangat wajar. “Ada juga yang menyampaikan ke saya, ya artinya materai kan perlu dibeli, orang ngukur segala macem masa nggak ada itu sama sekali. Wajar dong, kalau yang batas kewajaran,” katanya kepada wartawan usai menghadiri Musrenbang di Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Kamis (7/2/2019) lalu.

Ramlie menilai, rumitnya penyelesaian tersebut sangat memungkinkan bagi petugas menerima apa yang diistilahkannya sebagai “uang tanda tangan”. Meskipun kisaran harganya tidak bisa dipatok.

“Bisa jadi (uang) untuk menyelesaikan masalah. Apalagi kalau itu tanah yang waris segala macam, mungkin ada uang tanda tangan, itu kan lain. Secara kebetulan dia kena uang itu, untuk biaya ini biaya itu, bukan buat administrasi,” jelasnya.

“Tergantung persoalannya, tapi kalau umpama persoalannya dia belum balik nama surat. Nah kemudian, dia (pemohon) minta tanda tangan (petugas), dimintain uang buat tanda tangan itu dua juta, ya wajar. Apalagi tanahnya dia luas,” imbuhnya. (sam/t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya