oleh

Truk Bersumbu 2 Boleh Angkut Tambang di Siang Hari

Tangerang7.com – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, aturan pembatasan jam operasional truk di wilayah Kabupaten Tangerang dilandasi berbagai pertimbangan. Sebelum mengesahkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018, pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan kajian. Termasuk dampak bagi masyarakat.

Zaki menyebutkan, regulasi jam operasional truk telah dikaji secara matang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Hal paling penting adalah aturan tersebut dibuat semata-mata untuk melindungi masyarakat kabupaten berjuluk kota seribu industri itu. Ia menegaskan, persoalan truk seliweran di siang hari bukan hanya pada jalur Malangnengah-Legok saja.

“Tapi juga jalur lain dan pengguna jalan lain yang kita pikirkan, karena banyak jalur yang dilintasi truk bermuatan tambang. Bukan hanya dari Bogor saja yang membawa truk tanah, tapi juga dari wilayah lain yang sudah masuk hampir ke seluruh wilayah Kabupaten Tangerang,” kata Zaki.

Demikian ia sampaikan dalam rapat koordinasi terkait pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang tambang di wilayah Tangerang-Bogor, di Redtop Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019). Rakor ini diselenggarakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Hadir di sana Kepala BPTJ Bambang Prihantoro, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.

“Problem yang kita hadapi bukan dari truk yang bermuatan tambang, tapi tonasenya yang berlebihan lah menjadi masalah. Kalau mau bawa material tanah atau material tambang lainnya sekalipun, kami tidak masalah apabila truk kecil dengan 2 sumbu, itu tidak masalah,” ujar Zaki dalam keterangan tertulis.

Pemkab Tangerang menerbitkan aturan pembatasan jam operasional kendaraan khusus tambang pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Tangerang pada tanggal 21 November 2018. Aturan ini mulai diterapkan sejak 14 Desember 2018. Truk golongan III-V khusus pengangkut tanah, pasir, dan batu hanya boleh beroperasi pada pukul 22.00 WIB – 05.00 WIB.

Menanggapi hal itu, Kepala BPTJ Bambang Prihantoro mengatakan, pokok permasalahan dalam membatasi jam operasional truk tambang yaitu kantong parkir. Ke depan, BPTJ akan menyiapkan kantong parkir. Bambang mengatakan, setelah rakor bersama kepala daerah terkait, BPTJ mengagendakan dialog khusus pemilik angkutan dan masyarakat. Tujuannya, agar semua pihak mengetahui kondisi secara menyeluruh.

“Perlu komitmen bersama. Yang paling utama kantong parkirnya disiapkan dengan baik, jangan sampai kendaraan malah menumpuk di jalan dan mengakibatkan kemacetan yang parah. Untuk saat ini kita optimalkan perbub yang ada di tiap daerah,” tandas Bambang.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin menyampaikan alasan kenapa belum menerbitkan perbup sebagai dasar hukum pembatasan jam operasional truk tambang. Pemkab Bogor saat ini masih melakukan uji coba, guna mengetahui dampak di masyarakat. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan kegaduhan di lapangan.

“Kami selalu berkoordinasi dengan BPTJ untuk menangani hal ini. Untuk saat ini kami hanya melakukan uji coba pembatasan sebelum perbup saya tandatangani,” kata Yasin. (rls/srh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya