oleh

Tinggal Dievaluasi Gubernur Banten, APBD Tangsel Tahun 2019 Rp3,7 T

SERPONG – Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda APBD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2019 dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Tangsel, kemarin.

Proyeksi pendapatan daerah yang berimplikasi terhadap belanja daerah pada struktur APBD 2019 yang semula Rp3,581 triliun menjadi Rp3,792 triliun atau bertambah sebesar Rp210,722 miliar. Di mana pendapatan daerah semula Rp3,116 triliun bertambah senilai Rp210,722 miliar, sehingga menjadi Rp3,327 triliun atau naik 6,76 persen.

Belanja tidak langsung semula Rp848,790 miliar bertambah Rp123,181 miliar sehingga menjadi Rp971,971 miliar atau naik 14,51 persen. Belanja langsung dari Rp2,732 triliun bertambah sekitar Rp87,541 juta sehingga menjadi Rp2,820 triliun atau naik 3,20 persen. Kemudian pembiayaan neto diasumsikan tetap sebesar Rp465,358 miliar.

Airin pun mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada DPRD khususnya badan anggaran dan seluruh pihak yang telah berkontribusi, sehingga dapat menyelesaikan APBD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2019.

“Dimulai dari pembahasan dan penetapan KUA-PPAS hingga sampai dengan persetujuan bersama RAPBD Tahun 2019, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan badan anggaran atas kerja kerasnya,” ucap Airin dalam rilis, Jumat (30/11/2018).

Ia menjelaskan, sebagaimana ketentuan pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda APBD akan disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi paling lama 3 hari kerja setelah persetujuan bersama DPRD.

Selanjutnya, dalam ketentuan pasal 114 menyebutkan hasil evaluasi gubernur dan walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

“Berdasarkan penyampaian rancangan peraturan daerah, gubernur akan mengevaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi dalam bentuk keputusan paling lama 15 hari kerja setelah rancangan peraturan daerah itu lengkap. Selanjutnya walikota menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan walikota tentang penjabaran APBD yang akan dijadikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2019,” imbuh Airin. (rls/srh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya