oleh

20 Proyek Infrastruktur Kabupaten Tangerang Kelebihan Bayar

Tak Sesuai Spesifikasi, Pekerjaan Dianggap Rampung

Tangerang7.com – Badan Pemeriksa Keuangan menyoroti 20 proyek infrastruktur di Kabupaten Tangerang senilai Rp58,6 miliar yang tidak sesuai kuantitas dan kualitasnya. Meski tidak sesuai spesifikasi, proyek tersebut dianggap rampung 100 persen dan dibayar penuh. Hal itu mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pelaksana proyek sebesar Rp425 juta.

Temuan BPK tersebut dilaporkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) bernomor: 20c/LHP/XVIII.SRG/ 05/2018 tertanggal 23 Mei 2018. LHP BPK tersebut memuat laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil audit BPK menemukan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Tangerang tidak sesuai dengan kontrak. BPK menemukan ketidaksesuaian spesifikasi terhadap 20 paket pekerjaan tersebut, baik kuantitasnya maupun kualitas hasil pekerjaan. Nilai selisihnya mencapai Rp425.028.775.

Temuan itu didapat dari hasil audit secara uji petik atas 22 paket pekerjaan peningkatan jalan yang dilakukan oleh BPK bersama dengan PPK, PPTK, pelaksana pekerjaan, dan pengawas lapangan. Dari hasil audit, proyek infrastruktur yang menjadi temuan BPK di antaranya yaitu pekerjaan lanjutan peningkatan Jalan Megu-Keramat-Solear yang dikerjakan PT PGU dengan nilai kontrak Rp4,5 miliar.

Berikutnya adalah proyek lanjutan peningkatan Jalan Jayanti-Megu-Cisoka yang dikerjakan oleh CV PKU dengan nilai proyek Rp2,3 miliar. BPK juga menemukan ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas pada pekerjaan perkuatan tebing badan Jalan Suradita–Kranggan yang dikerjakan oleh PT KPU dengan nilai proyek Rp2,9 miliar.

Temuan serupa diketahui juga saat audit pada proyek infrastruktur Situ Gadung-Dangdang oleh PT DL dengan nilai proyek Rp4,8 miliar. Hasil audit juga mengungkapkan penerimaan denda keterlambatan sebesar Rp112.935.728 dari pelaksana 20 paket pekerjaan tersebut belum dipungut. Dari 20 proyek infrastruktur tersebut, baru 4 perusahaan yang sudah mengembalikan uang dan membayar denda ke kas daerah.

“Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tangerang agar memerintahkan Kepala Dinas Bina Marga dan SDA untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp377.895.405 dan denda keterlambatan sebesar Rp112.935.728 dari pihak pelaksana pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Widhi Widayat, CA, Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Banten.

BPK juga menyatakan kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. (t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya