oleh

Tak Sesuai Kebijakan Pusat, Pemerintah Evaluasi Tata Ruang Tangerang

Tangerang7.com – Tata ruang Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan enam kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten melenceng dari kebijakan pemerintah pusat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun melakukan review atau peninjauan penataan ruang di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfataan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementarian ATR/BPN Budi Situmorang mengatakan, daerah Tangerang adalah salah satu daerah yang penataannya perlu ditinjau ulang kembali.

“Tangerang berada di pesisir ibu kota, ini perlu dilihat lagi. Karena kepentingannya yang strategis itu, tidak masalah kalau tetap mengedepankan kepentingan umum,” katanya seperti dilansir rmolbanten, Rabu (10/04/2019).

Sehari sebelumnya, Budi menghadiri Workshop Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kantor Wilayah ATR/BPN Banten. Dia menjelaskan, dengan adanya workshop yang menghadirkan seluruh Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) kabupaten/kota serta provinsi, akan diketahui daerah mana saja yang harus dilakukan perbaikan dan pembenahan.

“Di sini kegiatan dengan teman-teman dari kabupaten/kota dan provinsi dan semua pihak, kita lihat seperti apa pengaturan penataan ruang pembinaan penataan ruang, perencanaan tata ruang  penataan ruang, dan aspek pengendaliannya,” ujarnya.

Dijelaskan Budi saat ini daerah perkotaan di Provinsi Banten belum dapat melihat secara cermat dan menghitung peralihan fungsi lahan dari pertanian ke industri, infrastruktur maupun permukiman.

“Sejauh ini tata ruang di Banten itu perkembanganya masih horizontal. Belum mengarah bagaimana lahan yang beralih fungsi itu dicarikan penggantinya,” ujarnya.

Direktur Pengendalian Pemanfataan Ruang Ditjen Pengendalian Pemanfataan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN Wisnubroto Sarosa mengatakan, saat ini sedang dilakukan pembenahan tata ruang. Provinsi Banten adalah provinsi paling pertama di Indonesia yang disurvei.

“Ini kan dulu tata ruang bukan gabungan BPN, dulu di permukiman dikelola oleh masing-masing provinsi. Dulu jeruk makan jeruk. Sekarang kita lakukan pengendalian dan pengawasan. Kita sedang bangun, fungsi pertanahannya,” ujarnya. (t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya