oleh

Tak Hanya Anggota Polri, Gaji PNS pun Naik Jelang Pilpres

Tangerang7.com, Tangerang – Presiden Joko Widodo menandatangani aturan kenaikan gaji anggota Polri dan pegawai negeri sipil atau PNS. Kedua aturan yang diteken Jokowi menjelang Pilpres dan Pileg pada 17 April 2019 itu atas pertimbangan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan anggota Polri dan PNS.

Mengutip setkab.go.id, Senin (18/3/2019), Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan kedua belas atas PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota Polri pada 13 Maret 2019. Dalam PP tersebut pemerintah mengubah lampiran PP 29/2002 tentang peraturan gaji anggota Polri, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan PP 32/2015.

Dalam lampiran PP 17/2019 disebutkan, gaji terendah anggota Polri adalah Rp 1.643.500 untuk pangkat Bhayangkara Dua dengan masa kerja 0 tahun (sebelumnya Rp 1.565.200), sementara gaji tertinggi untuk anggota Polri dalam jajaran Tamtama berpangkat Ajun Brigadir Polisi dengan masa kerja 28 tahun adalah Rp 2.960.700 (sebelumnya Rp 2.819.500).

Untuk jajaran Bintara, gaji terendah diterima anggota Polri berpangkat Bripda dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 2.103.700 (sebelumnya Rp 2.003.300), sedangkan gaji tertinggi untuk anggota Polri berpangkat Aiptu dengan masa kerja 32 tahun adalah Rp 4.032.600 (sebelumnya Rp 3.838.800).

Di jajaran Perwira Pertama, gaji terendah diterima anggota Polri berpangkat Ipda dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 2.735.300 (sebelumnya Rp 2.604.400) dan tertinggi untuk anggota Polri berpangkat AKP dengan masa kerja 32 tahun yaitu Rp 4.780.600 (sebelumnya Rp 4.552.700).

Adapun untuk jajaran Perwira Menengah, gaji terendah diterima anggota Polri berpangkat Kompol dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 3.000.100 (sebelumnya Rp 2.856.400), sedangkan gaji tertinggi untuk anggota Polri berpangkat Kombespol dengan masa kerja 32 tahun sebesar Rp 5.243.400 (sebelumnya Rp 4.992.000).

Adapun di jajaran Perwiran Tinggi, gaji terendah diterima anggota Polri berpangkat Brigjenpol masa kerja 0 tahun yaitu Rp 3.290.500 (sebelumnya Rp 3.132.700) dan tertinggi untuk Jenderal Polisi masa kerja 32 tahun sebesar Rp 5.930.800 (sebelumnya Rp 5.646.100).

Ketentuan sebagaimana dalam PP 17/2019 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. “Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi pasal II PP 17/2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly pada 13 Maret 2019.

Gaji Tertinggi Rp 5,9 Juta

Selain anggota Polri, kenaikan gaji dirasakan PNS. Sehingga pada tanggal 13 Maret 2019, Jokowi sudah meneken PP 15/2019 tentang perubahan kedelapan belas atas PP 7/1977 tentang peraturan gaji PNS. Dalam PP ini disebutkan, mengubah lampiran II PP 7/1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan PP 30/2015.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019,” bunyi pasal 1 ayat 2 PP 15/2019.

Dalam lampiran PP tersebut disebutkan, gaji terendah PNS golongan I/a masa kerja 0 tahun menjadi Rp 1.560.800 (sebelumnya Rp 1.486.500). Sementara gaji tertinggi PNS golongan IV/2 masa kerja lebih 30 tahun sebesar Rp 5.901.200 (sebelumnya Rp 5.620.300).

PNS golongan II/a masa kerja 0 tahun kini gaji terendah menjadi Rp 2.022.200 (sebelumnya Rp 1.926.000) dan golongan II/d masa kerja 33 tahun menjadi Rp 3.820.000 (sebelumnya Rp 3.638.200).

Sedangkan golongan III/a masa kerja 0 tahun menerima gaji terendah Rp 2.579.400 (sebelumnya Rp 2.456.700) dan III/d masa kerja 32 tahun menerima gaji tertinggi sebesar Rp 4.797.000 (sebelumnya Rp 4.568.000).

Adapun gaji terendah untuk golongan IV yakni golongan IV/a masa kerja 0 tahun sebesar Rp 3.044.300 (sebelumnya Rp 2.899.500), sementara gaji tertinggi diterima PNS golongan IV/e masa kerja 32 tahun yakni Rp 5.901.200 (sebelumnya Rp 5.620.300).

Calon PNS atau CPNS pun ikut semringah. Bagaimana tidak, Jokowi telah menandatangani Perpres 16/2019 tentang penyesuaian gaji pokok PNS menurut PP 30/2015, sebagai tindak lanjut PP 15/2019.

Dalam Perpres ini disebutkan, gaji pokok PNS menurut golongan ruang dan masa kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran PP 30/2015, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 disesuaikan dengan gaji pokok menurut ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran PP 15/2019.

“Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud, termasuk calon pegawai negeri sipil,” bunyi pasal 1 ayat 2 Perpres 16/2019.

Penyesuaian gaji pokok PNS ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran gaji pokok PNS diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi pasal 5 Perpres 15/2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly pada 13 Maret 2019. (setkab/srh)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya