oleh

Soal Pelesiran ke Luar Negeri, Wali Kota Tangerang Dipanggil Kemendagri

Tangerang7.com, Tangerang – Pejabat Kementerian Dalam Negeri akan memeriksa Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah karena diduga pelesiran ke luar negeri tanpa izin. Kemendagri menindaklanjuti laporan masyarakat tertanggal 1 Agustus 2019 perihal permohonan pemeriksaan atas dugaan perjalanan dinas luar negeri tanpa izin menteri.

Arief dilaporkan ke Kemendagri oleh Aliansi Rakyat untuk Penegakan Hukum Kota Tangerang. Laporan ditujukan ke Mendagri Tjahjo Kumolo. Lalu, laporan tersebut ditanggapi oleh pejabat Kemendagri melalui surat nomor 099/7964/SJ tertanggal 15 Agustus 2019, ditandatangani Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri Nelson Simanjuntak.

Dalam surat itu terdapat dua poin. Pertama, berdasarkan hasil verifikasi terhadap database perjalanan dinas luar negeri, tidak terdapat pengajuan permohonan ke luar negeri bagi wali kota dan rombongan aparatur sipil negera atau ASN Kota Tangerang dalam kurun waktu yang dilaporkan.

Kedua, berkenaan dengan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan kepergian Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah dan rombongan tersebut akan dilakukan langkah-langkah pemeriksaan atas kebenarannya dan proses penyelesaian lebih lanjut.

Kapan pun Siap

Nah, bagaimana reaksi Arief atas laporan masyarakat dan surat pemanggilan dari Kemendagri? Dikutip Tangerang7.com dari situs web resmi Pemerintah Kota Tangerang, Kamis (22/8/2019), Arief justru merespons santai. Dia mengaku siap untuk memenuhi panggilan Kemendagri.

“Siap kita mah, kapan pun kita siap. Namanya kan bawahan, diperintah atasan harus siap,” kata dia.

Arief berharap, dengan keterlibatan pihak Kemendagri, persoalan tersebut bisa segera selesai. Dia menyerahkan proses penyelesaian lebih lanjut ke Kemendagri. “Kita mah fokus ke pekerjaan kita di wilayah. Banyak yang lebih perlu diurusi dan jadi prioritas,” tandas dia.

Soal surat izin ke luar negeri, Arief mengaku jauh-jauh hari sebelum berangkat selalu mengajukan izin ke Gubernur Banten. Hal itu sesuai prosedur. “Kita pastinya selalu mengajukan surat izin, namun memang tidak pernah ada respons untuk syarat. Jadi, tunggu aja gimana proses selanjutnya,” ucap dia.

Diketahui, izin perjalanan dinas luar negeri diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 29 Tahun 2016. Jika melakukan perjalanan dinas luar negeri, bupati atau wali kota wajib mengajukan izin ke Kemendagri melalui gubernur.

Gubernur pun meneruskan permohonan izin tersebut kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah atau Dirjen Otda. Kemudian, Dirjen Otda atas nama menteri dapat memberikan persetujuan atau menolak izin perjalanan dinas itu disertai dengan alasan. (fdy/srh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya