oleh

Siswa SD Negeri di Kota Tangerang Dipungut Iuran Adiwiyata

Tangerang7.com, Periuk – Guru di Sekolah Dasar Negeri Gebang Raya 1, membenarkan ada pungutan iuran siswa. Besaran iuran tidak dipatok. Namun dipungut rutin setiap Senin. Uang itu digunakan untuk kegiatan adiwiyata di sekolah yang terletak di Jalan Rajawali I, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang tersebut.

Hal itu disampaikan Wali Kelas 6 SDN Gebang Raya 1, Sugeng Irianto, saat ditemui Tangerang7.com pada Rabu (20/03/2019). Pernyataan Sugeng menyusul informasi dari orang tua siswa yang mengeluhkan pungutan iuran untuk pemeliharaan taman.

Awalnya, Sugeng tampak biasa saja. Ia pun mulai berkilah ketika dimintai konfirmasi tentang pungutan iuran siswa. Lantas ia mengambil selembar kertas dan satu pulpen di ruang kerja kepala sekolah yang saat itu tidak ada di tempat.

Sugeng berkali-kali menyebutkan jika iuran tersebut tidak bersifat wajib. Setiap siswa pun menyetorkan tidak lebih dari Rp2.000. “Pungutan itu enggak wajib, tapi secara sukarela. Memang untuk adiwiyata, jadi enggak wajib,” ujarnya.

Ditanya apakah benar iuran dikumpulkan melalui bendahara kelas, Sugeng menahan napas sembari melihat kertas di tangan kirinya. Alih-alih menjawab, ia justru memotong pembicaraan dan keluar ruangan untuk menelepon seseorang. Tak lama Sugeng kembali.

“Enggak (melalui bendahara kelas). Itu enggak wajib, sumbangsih peran serta siswa dalam adiwiyata,” ucap Sugeng.
Ia mengatakan, SDN Gebang Raya 1 memiliki lebih kurang 1.000 siswa. Khusus di kelas 6 saja, kata dia, pernah terkumpul iuran siswa hanya Rp60 ribu. Alasannya, besaran iuran tidak dipatok. Ada siswa yang memberikan Rp500, Rp1.000, dan Rp2.000.

Sugeng mengakui bahwa sekolah berstatus negeri tidak boleh ada pungutan apa pun. Namun ia berdalih tanpa pungutan itu sekolah tidak berkembang seperti memiliki pertamanan, tempat menyimpan piala, dan sebagainya. Tidak hanya itu, ia juga mengakui pembayaran iuran dilakukan melalui bendahara kelas.

“Ya, memang enggak boleh sebenarnya. Tapi adiwiyata enggak jalan kalau enggak ada (iuran-red). Dikumpulkan melalui bendahara kelas, lalu ke gurunya,” ucap Sugeng.

Kendati tidak wajib, namun guru kerap mengingatkan siswa yang belum membayar. Sugeng berdalih hal itu agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara para siswa.

“Mungkin dari teman-temannya menanyakan wajar, kok tidak pernah berpartisipasi,” jelas Sugeng.
Ia mengatakan, pungutan iuran belum lama berjalan. Tetapi ia juga enggan menyebut kapan dimulai. Alasan lain pungutan iuran yaitu karena tidak ada biaya adiwiyata dalam anggaran dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

Guru Marahi Siswa Dianggap Wajar

Bukan sebatas pungutan iuran. Beberapa waktu lalu Tangerang7.com medapatkan informasi dari orang tua siswa jika guru di SDN Gebang Raya 1 bertindak di luar kewajaran ketika siswa belum menyelesaikan tugas sekolah atau PR. Guru menyetrap siswa dengan menjewer kuping.

Sugeng pun membenarkan bahwa setiap guru memberikan sanksi bagi siswa yang mengabaikan kewajiban termasuk mengerjakan tugas. Tetapi hukuman yang diberikan tidak mengandung unsur kekerasan fisik serta tidak menimbulkan rasa trauma terhadap anak.

“Menjewer enggak ya, tetapi marah itu wajar. Tujuannya untuk menanamkan jiwa disiplin anak, supaya besok tidak mengulangi,” tandasnya.

Sugeng pun enggan melanjutkan pembicaraan, termasuk saat diminta konfirmasi mengenai siswa nonmuslim diwajibkan belajar dan mengerjakan PR mata pelajaran agama Islam. Sebab, menurutnya, hal itu sangat sensitif dan khawatir menjadi polemik.

“Intinya, kami memberikan kebebasan bagi anak untuk mengerjakan soal mata pelajaran apa jika ujian, karena ada soal ujian dari dinas pendidikan,” ucap Sugeng.

Sebelumnya, orang tua siswa di salah satu SD negeri di Kota Tangerang mengeluhkan iuran pemeliharaan taman yang dibebankan kepada siswa. Iuran tersebut ditujukan untuk program adiwiyata.

Keluhan itu disampaikan salah satu orang tua siswa yang meminta namanya dirahasiakan kepada Tangerang7.com, Rabu (13/3/2019). Menurut dia, iuran pemeliharaan taman ini memang tidak dipatok besarannya. Tetapi, iuran yang dibebankan itu sifatnya wajib, mengikat, dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh pihak sekolah. Siswa diwajibkan membayar iuran setiap Senin.

“Anak saya bilang setiap hari Senin harus iuran. Katanya uang tersebut untuk perawatan taman, ya semacam adiwiyata,” katanya.

Dia mengatakan, uang tersebut dikumpulkan melalui bendahara kelas masing-masing. Namun apabila tidak membayar iuran tersebut, siswa akan ditegur dan diminta segera membayar oleh guru.

“Uang iurannya dikumpulkan di bendahara kelas, memang sih tidak dipatok. Anak saya bilang kalau nggak iuran disuruh bilang sama orang tuanya agar minggu depannya iuran. Menurut saya sih ini pungli (pungutan liar, red). Masa perawatan taman saja harus pakai uang hasil iuran,” ujarnya.

Selain biaya perawatan taman, siswa di sekolah itu juga dipungut biaya untuk studi tur. Pungutan ini diambil dari memotong uang tabungan siswa.

“Tanggal 18 (April) sekolah akan ada studi tur. Anak saya kan menabung di sekolah, otomatis uang tabungannya dipotong untuk biaya studi tur itu. Setahu saya yang namanya sekolah negeri itu gratis, tidak ada biaya sedikit pun, koordinir uang untuk tur saja tidak boleh,” ujarnya.

Proses belajar mengajar di sekolah itu juga terkesan dipaksakan. Dia bercerita, anaknya wajib mengerjakan tugas dan PR mata pelajaran agama Islam meskipun siswa beragama nonmuslim.

“Saya sekeluarga nonmuslim, mana bisa anak saya mengerjakan PR agama Islam. Ya jangan sampai dihukum apalagi dijewer telinganya, jadinya anak saya setiap pelajaran tersebut menjadi trauma. Ya seperti ada unsur paksaan,” katanya. (odo/fdy/t7)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya