oleh

Sindiran Menkumham ke Wali Kota Tangerang Menuai Kecaman

Tangerang7.com, Tangerang – Sindiran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly terhadap Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah menuai kecaman. Pernyataan Yasonna terkait alasan sempat tersendatnya proses pembangunan gedung Poltekip dan Poltekim di kawasan Puspem Kota Tangerang dinilai tidak etis disampaikan di hadapan umum.

Kritik keras dilontarkan oleh Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Uis Adi Dermawan. Ia menyayangkan dan menyesalkan pernyataan Yasonna karena menganggap Arief kurang ramah dengan Kemenkumham terkait pengurusan izin pembangunan gedung Politeknik BPSDM Hukum dan HAM. Apalagi, Yasonna menuding Arief ingin cari gara-gara terkait penetapan tata ruang.

“Menurut kami perkataan Menkumham tidak pantas diucapkan sebagai seorang pejabat, apalagi level kementerian. Sesama pemerintahan apabila memang ada persoalan antara pusat dengan pemda sebaiknya dapat ditempuh dengan komunikasi yang lebih baik lagi maupun surat menyurat,” kata Uis dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2019).

Menurutnya, pemerintah harus menyelesaikan masalah secara harmonis dan tidak menimbulkan konfli, terlebih sampai mengganggu kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Adapun terkait IMB, kata Uis, Wali Kota Tangerang tunduk dan patuh terhadap perda, sehingga bukan masalah ramah atau tidak ramah.

“Hal itu juga merupakan bentuk bahwa kepala daerah tunduk dan patuh terhadap hukum. Kementerian seharusnya menyikapi dengan positif, bukan justru menebar bahasa yang bersifat provokatif dan reaktif,” ucap Uis.

Selain itu, banyak aset Kemenkumham di Kota Tangerang yang tidak dirawat dengan baik. Seharusnya bisa dikelola untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas dan apabila ingim digunakan dapat menyesuaikan dengan peraturan tata ruang yang sudah ditetapkan.

“Atas pernyataan tersebut, kami menuntut Menkumham untuk meminta maaf kepada Wali Kota Tangerang dan masyarakat Kota Tangerang atau memberikan klarifikasi atas ucapannya yang menurut kami tidak mempunyai dasar dan tidak layak diucapkan oleh pejabat sekelas menteri menanggapi permasalahan yang ada,” tandas Uis.

Kecaman serupa dilontarkan Direktur Hubungan Antar Warga dan Publikasi Iluni STISIP Yuppentek San Rodi. “Saya sangat menyayangkan dengan sikap atau pernyataan terbuka Menkumham,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut semestinya tidak terjadi karena seorang menteri merupakan pejabat negara yang seyogianya menjadi pengayom dan contoh yang baik bagi masyarakat. “Bukan dengan pernyataannya yang sangat provokatif itu,” ucap Kucai, sapaan akrab San Rodi.

Sebelumnya, Yasonna menyindir Arief lantaran pembangunan gedung di jantung Kota Tangerang tersebut sempat tersendat. Yasonna menuding Arief kurang ramah dengan Kemenkumham, karena sedikit menghambat perizinan pembangunan gedung itu. Sehingga Kepala BPSDM Kemenkumham mengurus izin-izin berkaitan dengan kampus tersebut.

“Kepala BPSDM Hukum dan HAM supaya mengurus izin-izin yang berkaitan dengan ini karena pak wali kota agak kurang ramah dengan Kemenkumham,” kata Yasonna saat pidato peresmian Poltekip dan Politeknik, Selasa (9/7/2019).

Ia menyebutkan, saat itu Pemkot Tangerang mewacanakan kawasan milik Kemenkumham akan dijadikan tata ruang persawahan. Menurut Yasonna, hal tersebut menjadi masalah. “Arief cari gara-gara,” ucap Yasonna. (odo/fdy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya