oleh

Sekdes Diperas Oknum Wartawan, Pengelolaan Dana Desa Jengkol Bermasalah?

Tangerang7.com, Kresek – Rapiudin, Sekretaris Desa Jengkol, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menjadi korban penipuan dan pemerasan. Sebanyak tiga orang pelaku merupakan oknum wartawan. Bahkan, dua di antaranya mengaku sebagai penyidik dari Dittipikor Bareskrim Polri, masing-masing berpangkat Ipda dan AKP.

Para pelaku berdalih akan melakukan penyidikan kasus korupsi dana desa tahun 2017 dan 2018. Dalam beraksi, ketiga pelaku menunjukkan surat panggilan palsu atas nama Rapiudin. Surat panggilan itu didapat para pelaku dari internet, kemudian disunting dengan perangkat komputer. Atas modus kejahatan tersebut, Rapiudin mengalami kerugian materiel hingga Rp700 juta.

Lalu, kenapa Sekdes Jengkol bisa terperangkap hingga merogoh kocek dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah? Apakah benar ada indikasi korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Jengkol?

Dikonfirmasi Tangerang7.com, Kamis (16/5/2019), Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa DPMPD Kabupaten Tangerang Nurul Huda mengatakan, pada tahun 2017 lalu Desa Jengkol merupakan satu dari lima desa yang tidak mendapatkan dana desa tahap II. Pembatalan pencairan lantaran kelima desa tersebut terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tahap I.

Namun demikian, baik administrasi maupun pengerjaan fisik berjalan sesuai rencana anggaran biaya (RAB). Sehingga desa-desa itu kembali menerima alokasi dana desa pada tahun anggaran 2018. “Hanya karena administrasi tahap I tahun 2017 belum selesai sampai batas waktu yang telah kami tentukan, sehingga tahap II tidak tersalurkan. Tetapi sebelum 2018 sudah rampung, makanya dicairkan lagi,” kata Nurul.

Menurutnya, pengelolaan dana desa sepenuhnya tanggung jawab kepala desa sebagai pengguna anggaran. Adapun sekdes hanya sebatas administrasi. Oleh karena itu, patut dipertanyakan jika seorang sekdes disudutkan perihal dana desa. Nurul mengaku kaget saat mendengar Sekdes Jengkol menjadi korban penipuan dan pemerasan dengan dalih kasus korupsi dana desa.

“Dana desa itu dipertanggungjawabkan oleh kades, bukan sekdes. Ya, sangat tidak masuk di akal kalau sekdes malah diperas soal dana desa, karena dia tidak tahu apa-apa. Kalau sekadar mencari tahu informasi atau data, mungkin sekdes bisa dijadikan sebagai narasumber,” tandasnya.

Sejauh ini, kata dia, tidak ditemukan masalah dalam administrasi pengelolaan APBDes Jengkol. “Saya juga sudah menyuruh staf untuk melakukan pengecekan fisik dan hasilnya sesuai. Saya nanti menjadwalkan untuk mengecek ulang,” ujarnya.

Belakangan ini, Nurul menerima informasi tentang Rapiudin. Di mana, ia bukan cuma menjabat sekdes, namun disebut-sebut sebagai salah satu kontraktor atau pemborong. Namun, Rapiudin tidak menggarap proyek yang berkaitan dengan dana desa. “Saya dengar bahwa dia kontraktor di luar dana desa. Dia sering mendapat proyek provinsi (Pemprov Banten). Bisa jadi masalah sebenarnya di situ, tetapi ini belum tahu kepastiannya,” pungkas Nurul.

Diberitakan sebelumnya, tiga pemuda memeras aparat desa di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Uang sebesar Rp700 juta berhasil dikantongi. Modusnya, mengaku sebagai penyidik dari Dittipikor Bareskrim Polri.

Tiga pemuda itu kemudian ditangkap polisi setelah korbannya melapor. Ketiganya adalah Rully Handari yang mengaku sebagai Ipda Ibrohim dan Fadly Ibnu Sina yang mengaku sebagai AKP Ibnu Sianturi. Keduanya mengaku sebagai penyidik dari Dittipikor Bareskrim Polri. Satu tersangka lain yakni Ibnu Ferry yang berperan sebagai wartawan gadungan.

Kapolres Kota Tangerang Kombes Sabilul Alif membeberkan, awal kejadian adalah saat korban didatangi oleh tersangka Rully dan Fadly di kediamannya pada Minggu (10/3/2019). Kepada korban, kedua tersangka mengatakan akan melakukan penyidikan kasus korupsi dana desa tahun 2017 dan 2018.

Para tersangka juga menunjukkan surat panggilan palsu atas nama korban. Selanjutnya, Rully menghubungi korban dan meminta uang sebesar Rp 5 juta. Korban yang ketakutan langsung mentransfer uang itu.

Esok harinya, tersangka kembali menghubungi korban dan meminta uang sebesar Rp 40 juta. Alasan tersangka meminta uang adalah agar proses penyidikan kasus tidak dilanjutkan. Korban pun menuruti permintaan tersangka.

Para tersangka, kata Sabilul, ternyata belum puas memeras korban. Beberapa waktu kemudian, para tersangka kembali meminta uang kepada korban sebesar Rp 100 juta. Alasan para tersangka adalah agar bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

“Alasan para tersangka meminta uang ke korban bermacam-macam. Mulai dari untuk membereskan surat panggilan kejaksaan hingga agar kasus itu tidak dimuat di media massa,” kata Sabilul di Mapolresta Tangerang, Selasa (14/5/2019).

Alasan para tersangka meminta uang agar kasus tak diangkat ke media massa diperkuat dengan keterlibatan tersangka Ibnu Ferry. Tersangka Ibnu Ferry mendatangi korban dan mengaku sebagai wartawan salah satu media massa.

“Korban pun terus menuruti kemauan para tersangka mentransfer uang secara bertahap hingga jumlah totalnya mencapai Rp 700 juta,” kata Sabilul.

Menurut Sabilul, karena tak tahan terus diperas, korban akhirnya melapor ke polisi. Mendapat laporan, polisi langsung bergerak dan berhasil meringkus ketiga tersangka di 2 tempat yakni di kawasan Kecamatan Balaraja dan di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Ketiga tersangka dibekuk di hari yang sama yakni pada Selasa (7/5/2019).

Dijelaskan Sabilul, dari hasil memeras, tersangka Rully mendapatkan bagian Rp 240.700.000, tersangka Fadly mendapat Rp 270.300.000, sedangkan tersangka Ibnu mendapat Rp 88.000.000. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti 61 lembar bukti transfer, 4 buah kartu identitas pers, dan 1 bundel berkas tangkapan layar percakapan korban dan para tersangka melalui aplikasi WhatsApp. (t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya