oleh

Sejumlah Kontraktor Proyek Jalan Kembalikan Uang Negara

Tangerang7.com, Tigaraksa – Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kualitas dan kuantitas proyek infrastruktur di Kabupaten Tangerang tidak sesuai dengan spesifikasi pada dokumen kontrak. Temuan itu terjadi pada 20 proyek infrastruktur di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA).

Hasil audit BPK menemukan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp425 juta pada pekerjaan infrastruktur jalan yang tidak 100 persen bobotnya tersebut. BPK merekomendasikan agar kelebihan pembayaran tersebut ditarik kembali dari pelaksana proyek.

Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Tangerang Slamet Budhi Mulyanto memastikan seluruh kelebihan pembayaran sudah dikembalikan ke kas daerah.

“Sudah selesai semua, itu selesai sebelum batas waktu 60 hari (sejak ada hasil audit),” kata Slamet Budhi, Jumat (22/03/2019).

Sementara berdasarkan data pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK pada 23 Mei 2018, tertulis baru 4 perusahaan yang telah mengembalikan kelebihan pembayaran uang negara itu ke kas daerah. Yakni CV Vi, PT BBS, CV BM dan PT LPN.

Proyek-proyek infrastruktur yang menjadi temuan BPK ini sebagian besar adalah proyek peningkatan jalan yang dibiayai APBD Kabupaten Tangerang tahun 2017. Kelebihan pembayaran terjadi karena terdapat kekurangan fisik pekerjaan oleh kontraktor namun dibayar penuh.

“Terdapat kekurangan fisik pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sehingga mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan atas ketidaksesuaian pekerjaan sebesar Rp425.028.775,” Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Banten Widhi Widayat, CA, dalam pernyataannya.

Temuan itu didapat dari hasil audit secara uji petik atas 22 paket pekerjaan peningkatan jalan yang dilakukan oleh BPK bersama dengan PPK, PPTK, pelaksana pekerjaan, dan pengawas lapangan. Dari hasil audit, proyek infrastruktur yang menjadi temuan BPK di antaranya yaitu pekerjaan lanjutan peningkatan Jalan Megu-Keramat-Solear yang dikerjakan PT PGU dengan nilai kontrak Rp4,5 miliar.

Berikutnya adalah proyek lanjutan peningkatan Jalan Jayanti-Megu-Cisoka yang dikerjakan oleh CV PKU dengan nilai proyek Rp2,3 miliar. BPK juga menemukan ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas pada pekerjaan perkuatan tebing badan Jalan Suradita–Kranggan yang dikerjakan oleh PT KPU dengan nilai proyek Rp2,9 miliar.

Temuan serupa diketahui juga saat audit pada proyek infrastruktur Situ Gadung-Dangdang oleh PT DL dengan nilai proyek Rp4,8 miliar. (t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya