oleh

Satgas Dibentuk, Ini Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Tangerang

Tangerang7.com, Tigaraksa – Pemerintah Kabupaten Tangerang membentuk Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok (Satgas KTR). Bertempat di Ruang Wareng, Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Selasa (11/2/2020).

Hal itu sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Tangerang Nomor 903/Kep.938-Huk/2019. Pembentukan satgas tersebut sekaligus dalam rangka sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2018 tentang KTR.

Wakil Bupati Tangerang Mad Romli alias Ombi mengatakan, ke depan akan diberlakukan sanksi administratif bagi pelanggar aturan KTR. Tujuannya, agar perokok aktif dapat lebih menghormati masyarakat bukan perokok serta lingkungan sekitar.

Dia berharap, sosialisasi KTR itu mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan serta memunculkan mewawas diri tentang dampak merokok dan bahaya asap rokok, baik bagi perokok aktif maupun pasif.

“Semoga meningkatkan kesadaran kita semua tentang bahaya merokok dan dampak yang ditimbulkan, juga benar-benar dipatuhi tentang kawasan tanpa rokok,” ujar Ombi dalam keterangan tertulis.

Dikutip dari Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2018, berikut ini sejumlah kawasan tanpa rokok di Kabupaten Tangerang.

– Fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah bersalin, klinik, apotek, pusat kesehatan masyarakat, pos pelayanan terpadu, dan tempat praktek kesehatan swasta.

– Tempat proses belajar mengajar, meliputi sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, bimbingan belajar, tempat kursus, dan pendidikan anak usia dini.

– Tempat anak bermain, meliputi tempat atau arena bermain dan penitipan anak.

– Tempat ibadah, meliputi masjid, musala, gereja, vihara, kelenteng, cetiya, dan, pura.

– Angkutan umum, meliputi bus umum, kereta api, angkutan kota, kendaraan wisata, kendaraan angkutan anak sekolah, dan kendaraan angkutan karyawan.

– Tempat kerja, meliputi tempat kerja yang dikelola pemerintah, swasta, masyarakat, BUMN/BUMD, dan kawasan industri.

– Tempat umum, meliputi pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, kafe, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, dan bandar udara.

– Sarana olahraga, meliputi sarana olahraga milik pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
swasta.

(T7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya