oleh

Sanksi Pelanggaran Pembatasan Jam Operasional Truk Belum Tegas

Tangerang7.com, Teluknaga – Penerapan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Truk dan Angkutan Barang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Tangerang, belum maksimal.

Hal itu diakui Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat menemui massa di Desa Bojong Renged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Rabu (15/1/2020). Pasalnya, santri Pondok Pesantren Al Hasaniyah, Teluknaga, menggelar aksi solidaritas dan menutup Jalan Raya Bojong Renged.

Aksi itu sebagai dampak dari kecelakaan lalu lintas di depan eks Gedung BNP2TKI Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Suryadarma, Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang, Selasa (14/1/2020). Seorang santriwati Pondok Pesantren Al Hasaniyah mengalami patah tulang pada bagian kaki usai terlindas truk angkutan tanah.

Para santri menuntut pemerintah daerah setempat untuk menerapkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018 dengan baik. Sebab, dua santriwati menjadi korban, di mana seorang luka-luka dan seorang patah tulang, akibat truk melintas di luar jam operasional sebagaimana termaktub dalam peraturan bupati tersebut.

Dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018 disebutkan, truk angkutan tambang yakni pasir, batu, dan tanah, dilarang melintas di jalan wilayah Kabupaten Tangerang mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB. Adapun kecelakaan di Jalan Suryadarma terjadi sekitar pukul 10.30 WIB dan truk tanah dari arah Teluknaga menuju ke arah Tangerang Kota.

“Selama ini memang tindakannya tidak terlalu signifikan. Mungkin kita pertegas lagi di tiga polres yang ujung tombaknya mungkin di Kasat Lantas,” kata Zaki sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Untuk itu, orang nomor satu di kabupaten berjuluk kota seribu industri ini akan mengundang jajaran tiga polres di Tangerang untuk mendiskusikan aturan operasional truk pengangkut tanah. Sebab, teritorial Kabupaten Tangerang berada di bawah tiga wilayah hukum, terdiri dari Polresta Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota, dan Polres Tangerang Selatan.

“Insyaallah hari ini saya kirim undangan ke tiga polres, hari Senin kita rapat koordinasi lagi,” ujar Zaki.

Dia mengakui, selama Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 berlaku, sanksi yang diberikan belum tegas. Saat ini sudah ada 11 titik masuk truk bertonase besar bermuatan material yang diportal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Portal tersebut, kata Zaki, akan menghentikan kendaraan dengan volume tinggi yang melintas.

“Petugas akan disiagakan nantinya, karena dari pukul 05.00 sampai 22.00 WIB itu cukup panjang. Artinya ada shift petugas,” pungkas dia. (t7)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya