oleh

RPJMD Kabupaten Tangerang Disahkan, DPRD Minta Pelaksanaan Tepat Sasaran

Tangerang7.com, Tigaraksa – Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 disahkan menjadi peraturan daerah. Rapat paripurna dalam rangka persetujuan bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang dan DPRD Kabupaten Tangerang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (11/3/2019).

Wakil Bupati Tangerang Mad Romli mengatakan, pengesahan RPJMD mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta potensi di beberapa aspek pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terutama kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tangerang yang telah memberikan tanggapan, pandangan, saran, koreksi, serta masukan atas RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023. Sehingga pada akhirnya kita semua sampai pada tahap persetujuan yang ditetapkan melalui rapat paripurna ini,” ujar Romli dalam keterangan tertulis.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Dedi Sutardi mengimbau kepada seluruh OPD terkait untuk segera menindaklanjuti dengan baik Perda RPJMD tersebut. Tiap OPD harus menyusun peraturan pelaksana dan petunjuk teknis atas program kegiatan sebagaimana tertuang di dalam RPJMD.

Dedi berharap juklak dan juknis dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, masing-masing OPD diminta menyosialisasikan RPJMD itu kepada seluruh komponen masyarakat.

“Segera bentuk dan susun peraturan pelaksana, sehingga terbentuk satu pemahaman bersama dan pada akhirnya program kegiatan yang telah disusun dalam RPJMD ini dapat berjalan efektif dan terwujud sesuai dengan harapan kita semua,” tandas Dedi.

Isu Strategis dan Program Unggulan

Untuk diketahui, ada beberapa isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Antara lain peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial (aspek pengembangan SDM); penanganan kemiskinan dan pengangguran (aspek pembagunan ekonomi); peningkatan tata kelola pemerintahan atau good governance (aspek tata kelola pemerintahan).

Kemudian aspek permasalahan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup. Mencakup pemerataan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan, penataan perumahan permukiman berbasis kawasan, serta pengelolaan persampahan dan lingkungan.

Selain itu, 15 program unggulan tetap menjadi prioritas. Terdiri dari Tangerang religi, sanitasi berbasis pondok pesantren (Sanitren), gerakan sekolah menyenangkan (GSM), gerakan Tangerang sehat, sayang barudak (Sabar), masyarakat bugar, Tangerang mandiri pangan, gerakan pembangunan masyarakat pantai (Gerbang Mapan).

Selanjutnya, aksesibilitas bantuan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, optimalisasi tata kelola pemerintahan dan manajemen aset (Optima), Gebrak Pakumis Plus, kita peduli permasalahan sampah (Kipprah), Tangerang bebas macet, pengelolaan sumber air baku dan pengendalian banjir, serta produk inovatif dan kreatif (Proaktif). (rls/srh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya