oleh

Ribuan Pekerja Tak Terima Hak Normatif Selama Tiga Tahun, Dua Perusahaan di Tangerang Dilaporkan

Tangerang7.com, Tangerang – Ribuan pekerja dari dua perusahaan merasa hak-haknya terabaikan selama, kurang lebih tiga tahun. Tak kuat dengan perlakuan yang diterimanya, mereka melakukan langkah untuk melaporkan pihak manajemen perusahaan ke pihak terkait. Bahkan, persoalan ini berpotensi masuk ke ranah hukum pidana.

Dua perusahan yang dimaksud adalah PT Indah Jaya Textile Industry. Perusahaan yang memproduksi handuk ini beralamat di Jalan Padjajaran 14 Nomor 62, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Satu perusahaan lagi adalah PT Spinm Mill Indah Industri, Jalan Aria Santika Nomor 55, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Para pekerja dua perusahaan ini mengaku tak mendapat tunjangan hari raya (THR) yang merupakan hak normatif mereka. Selain itu, diperoleh informasi, mereka juga tidak mendapat hak kesehatan BPJS. Mereka ini merupakan pekerja outsourcing, yang dalam perjanjian kerja, seharusnya hak-hak tersebut diperoleh para pekerja.

Diduga kuat, dua perusahaan ini telah melanggar aturan pemerintah berupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/Men/VII/2013.

Mereka, melalui kuasa hukumnya, akan melaporkan hal ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten. Sebelumnya, pada Januari 2021, mereka telah melayangkan somasi kepada pihak manajemen perusahaan. Surat somasi bernomor 1179/SOM/RAP/I/2021.

Kuasa hukum pekerja, Raidin Anom Partners akan melaporkan kasus ini ke Disnakertrans Provinsi Banten pada Senin (8/2/2021).

Mereka meminta Pemprov Banten melakukan langkah-langkah. Diduga, pengawasan yang merupakan kewajiban Disnakertrans lemah atau tak maksimal.

“Perusahaan tersebut berpotensi melanggar hukum pidana. Kita lihat perkembangannya nanti. Kalau ada pelanggaran hukum, kami akan melakukan langkah hukum. Untuk saat ini, kami menilai ada pelanggaran normatif,” kata kuasa hukum, Raidin Anom ketika memberi keterangan pers, Minggu (7/2/2021).

Ia meminta peran aktif Disnakertrans Provinsi Banten untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Kami akan terus pantau dan kami akan memperjuangkan hak-hak pekerja,” katanya.

Raidin mengaku, somasi yang dilakukan pihaknya tak ditanggapi pihak manajemen perusahaan. Sehingga, mereka melaporkannya ke aparat pemerintah dalam hal ini Disnakertrans Provinsi Banten.

Kuasa hukum lainnya, Sukardin menambahkan, pelanggaran hukum pidana sangat kuat terjadi. Oleh karena itu, pihaknya akan mengambil langkah hukum apabila permasalahan ini tak jelas penyelesaiannya.

“Pengawasan dari pemerintaj daerah terkesan tidak ada. Ke mana mereka selama ini, sehingga kasus ini sudah berlangsung bertahun-tahun,” katanya. (t7/set)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *