oleh

Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur Terus Dibahas

Tangerang7.com, Tangerang – Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) terus dibahas.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Sofyan Djalil memimpin rapat ini, Kamis (16/7/2020). Turut hadir Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya.

Semua kepala daerah menyambut baik rencana pelaksanaan tata ruang berkaitan dengan Project Management Office (PMO) yang ada di wilayah Jabodetabek-Punjur.

Diharapkan, ini lebih efektif sehingga penataan wilayah di Jabodetabek-Punjur lebih tersinkronisasi untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Sofyan Djalil mengatakan, dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 diharapkan sinergi program dapat lebih efisien dan mencapai sasaran.

Contoh penanganan banjir. Tata ruang dari hulu, tengah dan hilir. Nanti akan dikembangkan insentif dan disinsentif supaya hulu ikut meminimalisir banjir.

“Kemudian di hilir, yaitu Puncak-Bogor, air ditangkap dengan tanaman-tanaman. Lalu di tengah situ-situ akan kita bereskan dengan mengembalikan kepada fungsinya, pertama kita akan terapkan dulu di Situ Rompong di Tangsel,” ungkap Sofyan.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, dengan adanya perpres tersebut, diharapkan implementasi rencana tata ruang dapat lebih termonitor. Selain itu diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemprov, dan pemerintah kabupaten/kota di kawasan tersebut.

“Bukan hanya sinkronisasi program tapi bagaimana implementasinya secara simultan bisa konkret dilaksanakan karena Kota Tangerang sekarang terkendala pelaksanaan program,” katanya.

Sebagai contoh, normalisasi Sungai Cisadane. Karena terkendala anggaran, Pemkot Tangerang berencana bekerja sama dengan perusahaan swasta yang mampu membantu terkait anggaran.

“Tapi ternyata terbentur undang-undang di atasnya yang melarang dilakukannya normalisasi oleh pihak swasta. Oleh karenanya dengan perpres ini diharapkan bisa menjembatani,” ungkapnya. (t7/set)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya