oleh

Refleksi Akhir Tahun Dinsos Kabupaten Tangerang : Tanggulangi Kemiskinan Harus Miliki Road Map yang Jelas

Tangerang7.com, Tigaraksa – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang menggelar ‘Refleksi Akhir Tahun dan Dialog Publik’ di Ardes Cafe, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Berbagai elemen masyarakat dilibatkan guna mengevaluasi kinerja tahun 2020 dan menyongsong program tahun 2021. Mulai dari tokoh agama (NU dan Muhammadiyah), akademisi, aktivis pemuda, pegiat sosial, pendamping program keluarga harapan (PKH), hingga pengusaha hadir dalam kegiatan ini.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat mengaku membutuhkan pelibatan banyak elemen masyarakat guna menjalankan program dinas yang dipimpinnya. Terutama permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

Ujat memaparkan berbagai program Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yang telah dijalankan dan yang akan dilaksanakan pada 2021 mendatang. Bantuan sosial, penanggulangan masalah sosial masyarakat, kemiskinan, dan lainnya tetap menjadi fokus.

Ia mengatakan, alokasi anggaran untuk menjalankan program-program ini sekitar Rp 5 miliar.

Ia mengaku, kendala-kendala di lapangan kerap ditemukan. Misalnya, terkait data. “Semua masalah, tentu kami upayakan terselesaikan dan kendala-kendala juga tertasi,” kata Ujat.

Saat sesi dialog, berbagai masukan dan keluhan tersampaikan. Kegiatan yang dimoderatori aktivis Subandi Misbah berjalan lancar dan pemikiran-pemikiran bernas terucap.

Salah satu peserta yang berasal dari pemuda Muhammadiyah, misalnya. Ia berharap Dinas Sosial Kabupaten Tangerang juga mulai memikirkan persoalan kebiasaan anak remaja yang kerap “membajak” kendaraan jenis truk di tengah jalan.

Anggota DPD/MPR RI periode 2009-2019 H Ahmad Subadri yang hadir dalam kapasitasnya sebagai pelaku usaha menjadi magnet peserta dan pelaksana kegiatan ini.

Ia hadir sebagai Direktur Utama PT Benteng Pangan Utama. Perusahaan yang bermitra dengan badan usaha Kabupaten Tangerang yang bergerak di bidang ketahanan pangan.

Haji Badri, sapaannya, memaparkan regulasi yang menjadi “kitab suci” Dinas Sosial menjalankan program-programnya.

Ia memberi apresiasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang atas program yang telah dijalankan dan yang akan dilaksanakan.

Ia pun memberi semangat kepada para pendamping PKH untuk terus bekerja. “Abaikan pihak. Selagi kita bekerja sesuai aturan, jangan takut terhadap tekanan mana pun. Saya pun heran, para pendamping PKH ini bekerja dengan honor yang tak seberapa, tapi mereka bekerja seperti banyak yang mengganggu,” katanya.

Dikatakan Badri, dalam menanggulangi kemiskinan diperlukan sinergi, gotong royong serta memiliki road map yang jelas.

Menyelesaikan masalah kemiskinan, kata Badri, bisa dianalogikan dengan menghadapi persoalan sampah. “Mohon maaf, ketika sampah itu diselesaikan dengan pemikiran cerdas, tentu sampah itu akan bermanfaat

Oleh karena itu, ia menekankan dalam menanggulangi kemisikinan tidak asal membuat program.

“Jangan sekadar hanya menghabiskan anggaran tanpa out put dan out come yang tepat dan terukur,” ungkap mantan Ketua KNPI Kabupaten Tangerang ini.

Dalam kesempatan itu, Badri juga memaparkan salah satu program BPU. Yakni, pendirian Warung Ketahanan Pangan Offline/Online (Wakepo).

Kata dia, banyak program BPU lainnya yang pada intinya adalah program usaha yang tidak hanya berorientasi kepada profit. “Tapi juga berorientasi sosial demi mendukung program pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi masyarakat kecil,” tandasnya. (t7/set)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya