oleh

Polisi Endus Mobilisasi Massa dari Luar Daerah

Jelang Pilkades Serentak di Kabupaten Tangerang

Tangerang7.com, Tigaraksa – Sebanyak 2.392 personel Polri dikerahkan untuk pengamanan pemungutan suara Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Tangerang. Jumlah itu merupakan gabungan dari personel Polresta Tangerang dan BKO Polda Banten.

Pasukan tersebut disebar ke 92 desa penyelenggara Pilkades Serentak 2019 di wilayah hukum Polresta Tangerang. Selain 2.392 personel Polri, pengamanan dibantu 10 peleton personel Brimob Polda Banten, 60 personel TNI, ratusan personel Satpol PP, dan anggota Linmas.

“Pasukan gabungan akan menjaga Pilkades di 92 desa di wilayah hukum Polresta Tangerang,” kata Kapolresta Tangerang AKBP Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2019).

Diketahui, 153 desa di Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Pilkades Serentak 2019. Pemungutan suara digelar pada Minggu (1/12/2019). 92 desa di antaranya masuk wilayah hukum Polresta Tangerang, sedangkan 61 desa lainnya masuk wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota dan Polres Tangsel.

Satu hari jelang pemungutan suara, Polresta Tangerang memprioritaskan penjagaan di tiap akses menuju desa penyelenggara Pilkades. Tujuannya, guna mencegah masuknya sekelompok orang dari luar Tangerang.

Ade mengatakan, beredar rumor bahwa akan ada sekelompok orang dari luar Tangerang yang akan masuk guna mendukung mobilisasi massa salah satu calon kades. Sehingga, apabila pasukan pengamanan berjaga di tiap akses masuk desa, masyarakat dapat tenang.

Mantan Kapolresta Pontianak itu menegaskan, bila keperluan pergerakan massa dari luar daerah tidak jelas, polisi akan melakukan penghalauan. Penjagaan di tiap akses desa, kata dia, agar tidak terjadi gesekan antar pendukung calon kades.

“Kami memang tidak bisa melarang orang datang meski dari luar Tangerang. Tapi bila jumlahnya terkonsentrasi banyak dan tujuan datangnya tidak jelas, demi alasan keamanan, kami akan halau,” ujar Ade.

Menurut dia, masuknya sekelompok orang dari luar Tangerang terlebih dalam jumlah banyak berpotensi menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sebab, calon kades lain atau pendukungnya atau warga setempat bisa saja merasa tidak nyaman dengan keberadaan orang-orang itu.

Selain itu, dari sudut pandang keamanan, penjagaan akses desa adalah untuk mencegah praktik judi, kampanye terselubung, dan politik uang. Namun demikian, Ade memastikan penjagaan tetap humanis dan mengedepankan kenyamanan masyarakat.

“Dalam situasi Pilkades Serentak seperti saat ini, tentu kita jangan underestimate (meremehkan). Segala potensi yang dapat memunculkan gangguan kita harus antisipasi,” pungkas dia. (rls/srh/*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya