oleh

PNS di Kabupaten Tangerang Dilarang Terima Gratifikasi-Bawa Randis saat Mudik

Tangerang7.com, Tigaraksa – Dalam rangka merayakan Idulfitri 1440 Hijriah, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dilarang menerima gratifikasi hingga membawa kendaraan dinas untuk kegiatan mudik. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Tangerang tentang imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan.

Surat bernomor 800/2031-BKPSDM/2019 itu ditandatangani oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar pada tanggal 27 Mei 2019. Surat edaran tersebut berisi sembilan poin, termasuk di dalamnya cara pelaporan penerimaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Zaki melarang PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang menerima gratifikasi, baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas sebagai PNS. Jika menerima gratifikasi, maka PNS tersebut wajib melaporkan kepada KPK paling lama 30 hari kerja.

Kemudian, PNS dilarang mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik individu maupun mengatasnamakan institusi negara atau daerah. Permintaan demikian tidak boleh disampaikan kepada masyarakat, perusahaan, dan atau PNS lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Zaki menegaskan, menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas PNS, serta mengajukan permintaan sesuatu sebagai THR atau sebutan lainnya, merupakan perbuatan yang dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Adapun penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan. Dalam melakukan penyaluran bantuan sosial dimaksud, PNS harus melaporkan kepada instansi masing-masing dengan disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahan.

“PNS dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik,” tandas Zaki sebagaimana dikutip Tangerang7.com dari poin ke enam surat edaran itu, Selasa (28/5/2019).

Kepala organisasi perangkat daerah pun diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan korupsi, seperti memberikan imbauan secara internal kepada PNS untuk menolak gratifikasi atau menerbitkan surat edaran terbuka.

Dijelaskan pula, pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK secara langsung, pos, maupun melalui surat elektronik di alamat [email protected]. Bisa juga melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online dengan kata kunci GOL KPK atau Gratifikasi KPK, serta pada tautan https://gol.kpk.go.id. (srh/srh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya