oleh

Petunjuk Dugaan Menyimpang Tender Proyek DLH Kota Tangerang

Tangerang7.com, Tangerang – Tender pengadaan barang pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang terindikasi menyimpang. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang menunjuk pemenang yang diduga tak memenuhi syarat kualifikasi administrasi.

Dugaan itu muncul setelah Tangerang7.com menemukan alamat penyedia barang, yakni CV KB, tidak sesuai dengan lokasi kantor sebenarnya. Dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tangerang, pemenang tender proyek senilai hampir Rp 1 miliar pada APBD Perubahan 2018 itu beralamat di Griya Berkah Insani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Namun setelah ditelusuri, alamat seperti yang tercantum lengkap pada situs LPSE tersebut bukanlah kantor CV KB.

Sumber Tangerang7.com di Kejaksaan Agung mengindikasikan kondisi tersebut bertentangan dengan peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Itu bisa jadi salah satu indikasi adanya penyimpangan proses. Artinya pasti ada proses lainnya yang diduga juga menyimpang. Perlu ditindaklanjuti,” katanya melalui pesan WhatsApp, Jumat (01/03/2019).

Menurut jaksa yang bertugas di Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi ini, penunjukan atau pemilihan penyedia barang yang tidak memenuhi syarat, memunculkan dugaan dalam proses evaluasi administrasi maupun teknis, tidak dilakukan dengan benar.

“Ada indikasi perbuatan melawan hukum. Diduga dalam proses pemeriksaan (evaluasi) kualifikasi, Kelompok Kerja Pemilihan tidak melakukannya dengan benar,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyedia barang/jasa wajib memenuhi kualifikasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini tertuang dalam pasal 17 perpres tersebut.

Syarat kualifikasi lebih spesifik diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 sebagai turunan dari Perpres No 16 Tahun 2018. Dalam peraturan ini disebutkan, salah satu syarat kualifikasi administrasi atau legalitas penyedia barang/jasa adalah mempunyai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas. Kantor atau tempat usaha tersebut bisa berupa milik sendiri atau sewa.

PPK Berhak Klarifikasi Alamat

Untuk menghindari risiko pelanggaran, PPK wajib melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja Pemilihan sebelum menunjuk penyedia barang. Reviu ini dilakukan untuk memastikan pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan.

Artinya, setelah penetapan pemenang sebelum penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau penandatanganan kontrak, PPK berhak melakukan klarifikasi alamat.

Tangerang7.com berupaya meminta tanggapan dari pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang soal penunjukan penyedia barang yang diduga menyimpang tersebut. Hingga berita diturunkan, Kepala DLH Kota Tangerang Engkos Zarkasyi belum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan Tangerang7.com melalui aplikasi WhatsApp sejak pukul 15.29 WIB, Jumat (01/02/2019). Padahal status aplikasi WhatsApp milik Engkos dalam kondisi online.

Namun dalam konfirmasi beberapa hari sebelumnya, Engkos meyakini pengadaan barang yang dilakukan pihaknya tak bermasalah. “Barangnya ada kok,” kata Engkos.

Data yang diperoleh Tangerang7.com, CV KB ditunjuk sebagai pemenang tender pengadaan barang di DLH Kota Tangerang setelah Pokja Pemilihan menggugurkan CV CA yang merupakan penawar terendah. CV CA gugur dengan alasan jenis usaha yang diinput dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) LKPP tidak sesuai dengan dokumen aslinya.

Sementara alamat CV KB yang diinput dalam sistem LKPP pun tidak sesuai dengan kondisi fisiknya. Tangerang7.com yang mendatangi alamat CV KB pada 23 Februari 2019, tidak menemukan adanya aktivitas layaknya kantor di rumah yang menjadi alamat perusahaan tersebut. Si empunya rumah pun tak keluar ketika pintu pagar diketuk.

Rumah yang dijadikan alamat CV KB ini ternyata sudah bertahun-tahun dihuni oleh keluarga Nuri. Informasi ini disampaikan Asmat, warga setempat yang pernah menjabat ketua RT di perumahan itu.

Saat Tangerang7.com menyebut nama direktur CV KB, Asmat mencoba mengingat-ingat. Kata dia, dahulu memang rumah itu dihuni pasangan suami istri yang namanya mirip dengan nama direktur CV KB. Namun Asmat mengaku sudah lama sekali, jauh sebelum rumah dihuni keluarga Nuri.

“Kalau tidak salah dulu pernah ada. Cuma sekarang nggak tahu keberadaannya, sudah lebih dari lima tahun ditempati Pak Nuri,” kata Asmat. (t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya