oleh

Perkara Waisul Bikin Warga Khawatir Menyampaikan Pendapat

Tangerang7.com, Kosambi – Kasus hukum yang menjerat Waisul Kurnia membuat warga Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang waswas dalam menyampaikan pendapat.

Warga khawatir bernasib sama dengan Ketua Forum Masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap itu saat menyampaikan aspirasi, termasuk membuat pernyataan di media massa.

Tokoh masyarakat Kampung Baru Dadap, Sujai, menyayangkan penangkapan Waisul Kurnia. Menurutnya, Waisul hanya menyampaikan aspirasi nelayan yang mengaku tidak mendapat sosialisasi terkait proyek pembangunan jembatan penghubung antara pulau reklamasi di kawasan Kampung Nelayan Baru Dadap ke Pulau C di Jakarta Utara.

“Ini preseden buruk buat kami yang ingin belajar berdemokrasi,” kata Sujai, Sabtu (09/03/2019).

Menurut Sujai, nelayan Kampung Baru Dadap tidak dalam posisi menolak ataupun menerima jembatan tersebut. Mereka hanya resah pembangunan proyek itu mengganggu hilir mudik perahu dan kapal nelayan di muara Dadap.

Apalagi, selama ini muara Dadap merupakan akses utama perahu dan kapal nelayan. Di Kampung ini, terdapat sekitar 1.000 nelayan yang menggunakan 400 perahu berbagai ukuran.

Berdasarkan surat berkop Polda Metro Jaya yang beredar di media sosial, Waisul ditangkap untuk menjalani pemeriksaan karena diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui media elektronik terhadap PT KNI pada Juli 2018.

Ini terkait komentar Waisul yang mempertanyakan sosialisasi proyek jembatan penghubung Dadap-Pulau C sepanjang 5 kilometer, yang 900 meter di antaranya dibangun di wilayah Kabupaten Tangerang itu.

Pada November 2018, Waisul ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara. Dia dipanggil polisi untuk pertama kali pada 2 Oktober 2018. Waisul kemudian dijemput polisi di kediamannya pada Rabu (06/03/2019) dan kembali dipulangkan pada Kamis (07/03/2019) tengah malam.

Saat ditahan polisi, Waisul mendapat sekitar 30 pertanyaan. Secara garis besar, penyidik ingin mengetahui benar atau tidaknya Waisul yang berkomentar dalam video yang diunggah oleh salah satu media online.

Di muara Dadap terdapat satu kapal tongkang. Sejumlah pekerja terlihat berada di dekat lokasi yang dibuat jembatan itu. Saat diwawancarai wartawan, Waisul menolak untuk mengomentarinya. Ia ingin fokus dengan kasus hukum yang sedang dihadapi dan tidak ingin menimbulkan persoalan baru.

“Harapannya bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” katanya.

Sejumlah warga Kampung Dadap pun tidak mau berkomentar terkait hal ini. Seorang yang tinggal di samping rumah Waisul bahkan mengaku tidak tahu kenapa Waisul ditangkap. “Nggak ngerti,” kata warga itu singkat.

Waisul memang berpesan kepada warga setelah dirinya ditangkap. Dia menyarankan agar warga tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri. “Saya sudah bilang ke warga, ketika ada informasi yang belum jelas kebenarannya tolong jangan bereaksi. Konfirmasi dahulu. Jangan ada aksi apa pun,” katanya.

Dilansir Kompas Jumat (08/03/2019), Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, PT KNI yang mengerjakan pembangunan jembatan penghubung tersebut sudah dilengkapi izin.

“Yang bersangkutan (Waisul) mengatakan di media cetak, media sosial, dan media online bahwa pengerjaan jembatan penghubung itu tanpa konsultasi publik. Pernyataan itu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya,” kata Argo ketika dihubungi.

Argo mengatakan, kuasa hukum Waisul menggugat praperadilan Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 26 Februari 2019. Akan tetapi gugatan tersebut ditolak.

Kuasa hukum Waisul, Marten Siwabessy, dari Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Kamis (07/03/2019) malam mengatakan, pernyataan Waisul di media massa tidak menyebutkan nama perusahaan tertentu. Meski begitu, Marten menyebutkan Waisul akan kooperatif dan mengikuti proses hukum.

Ia juga berharap adanya komunikasi antara PT KNI dengan forum nelayan. “Sebetulnya ini perkara yang bukan perkara. Artinya, perkara ini kalau memang jalur komunikasinya dibuka, kita tidak perlu ada di sini (kantor polisi),” kata Marten. (t7)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya