oleh

Penyerahan Molor, 26 Aset Pemkab Tangerang Dikuasai Masyarakat

Tangerang7.com, Tangerang – Penyerahan aset Pemkab Tangerang kepada Pemkot Tangerang molor dari ketentuan yang diamanatkan dalam undang-undang. Sejak Kota Tangerang terbentuk 26 tahun lalu, sebanyak 56 aset Pemkab Tangerang yang berlokasi di Kota Tangerang belum juga diserahkan. Sebanyak 26 aset di antaranya kini masih dikuasai masyarakat.

Aset-aset yang dikuasai masyarakat tersebut berupa tanah dan bangunan yang sebagian besar tadinya adalah kantor pemerintahan. Di antaranya yakni bangunan bekas kantor Dinas Sosial Kabupaten Tangerang di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 2 Sukarasa dan kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna. Kedua bangunan dan tanah seharga Rp14 miliar itu masih ditempati Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT).

Kemudian ada juga bangunan bekas kantor Bangdes seharga Rp2 miliar di Kelurahan Babakan yang dijadikan kantor lembaga swadaya masyarakat. Padahal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang mengamanatkan aset-aset Pemkab Tangerang yang berlokasi di Kota Tangerang harus diserahkan kepada Pemkot Tangerang selambat-lambatnya 1 tahun terhitung sejak diresmikannya Kota Tangerang.

Pemkab Tangerang sebelumnya telah menyatakan akan menyerahkan asetnya yang berlokasi di Kota Tangerang kepada Pemkot Tangerang pada Desember 2018. Hal ini telah disampaikan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat menghadiri pembahasan aset di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang bersama Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, 26 November 2018.

“Penyerahan aset ini sudah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD (Kabupaten Tangerang). Nantinya acara seremonial penyerahan tepat di HUT Kabupaten Tangerang,” kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di gedung DPRD Kabupaten Tangerang, beberapa pekan sebelum Kabupaten Tangerang berulang tahun pada 27 Desember 2018 lalu.

DPRD Kabupaten Tangerang kemudian menyetujui rencana penyerahan 56 aset Pemkab Tangerang kepada Pemkot Tangerang. Kedua belah pihak sepakat membentuk tim khusus penyelesaian aset. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, semua fraksi partai menyetujui pemindahtanganan 56 aset milik Pemkab Tangerang kepada Pemkot Tangerang.

Gedung Pendopo Kabupaten Tangerang tidak termasuk dalam aset yang diserahkan kepada Pemkot Tangerang. Selain Gedung Pendopo, aset yang lokasinya di Kota Tangerang namun tidak diserahkan yakni gedung bekas Puspem Kabupaten Tangerang di depan Mapolres Metro Tangerang Kota, kantor PDIP di Cikokol, kantor PPP di Cikokol, dan kantor PMI di Sukasari.

Usai Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Tangerang ke-26 pada 28 Februari 2019, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, sejak rapat paripurna hingga saat ini, aset tersebut belum diberikan kepada Pemkot Tangerang. Jika sudah diterima dari Kabupaten Tangerang, aset tersebut secepatnya akan direvitalisasi untuk kepentingan masyarakat.

”Seperti Stadion Benteng, saat ini kami hanya bisa membersihkan saja. Nantinya setelah penyerahan barulah direvitalisasi,” kata Arief. Ia menambahkan, Stadion Benteng akan direvitalisasi karena mempunyai sejarah dalam persepakbolaan Tangerang, baik Persita maupun Persikota.

Bupati Tangerang Zaki Iskandar (kiri) menyerahkan dokumen penyerahan aset kepada Walikota Tangerang Arief Wismansyah, Senin (26/11/2018).

Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin mengapresiasi keputusan pemerintah dan DPRD Kabupaten Tangerang itu. ”Akan banyak yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setelah aset itu diserahkan. Makanya (setelah diserahkan), kami akan segera menata kelola aset tersebut nanti,” ujarnya.

Selama ini, sebelum diserahkan dan masih menjadi milik Kabupaten Tangerang, Stadion Benteng tidak dapat dikelola Pemerintah Kota Tangerang dengan baik. Ke depan, setelah penyerahan aset itu, Pemkot Tangerang akan memaksimalkan pengelolaan aset tersebut.

”Entah nanti akan jadi ruang terbuka, sport center, atau lainnya, pokoknya doakan saja ke depan Kota Tangerang punya stadion,” kata Sachrudin.

Ia membenarkan, masih ada aset Pemkab Tangerang di wilayah Kota Tangerang yang belum diserahkan. Atas aset yang belum diserahkan tersebut, lanjut Sachrudin, pihaknya tidak akan bertanggung jawab, baik dalam hal pemeliharaan maupun perawatan.  “Perawatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi, tetap ke Kabupaten Tangerang,” ujarnya.(t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya