oleh

Makin Diperluas, Jaksa Dilibatkan Nagih Pajak Non PBB

SERPONG UTARA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menggandeng Kejaksaam Negeri Kota Tangsel. Beberapa waktu lalu, penjajakan kerjasama dilakukan untuk penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kini makin diperluas. Jaksa dilibatkan dalam penagihan pajak daerah II. Terdiri dari pajak restoran, hiburan, hotel, parkir, reklame, dan air tanah. Bapenda Kota Tangsel memulai dengan tahapan sosialisasi optimalisasi penagihan pajak daerah II. Sejumlah wajib pajak (WP) diundang.

Kepala Bapenda Kota Tangsel Dadang Sofyan menjelaskan, upaya penagihan merupakan proses tata kelola perpajakan oleh Pemkot Tangsel melalui Bapenda. Penagihan piutang pajak dilakukan kepada wajib pajak yang mempunyai utang, secara nyata belum disetorkan kepada pemerintah daerah.

“Di dalam penagihan utang ini, kami Bapenda melakukan berbagai upaya. Mulai surat teguran, lalu stikerisasi, melakukan penagihan melibatkan OPD lainnya, lalu yang terakhir bersama dengan Kejari yang merupakan pengacara negara. Kita akan memilih mana saja yang harus dilakukan penagihan oleh kejaksaan atau dengan OPD lainnya,” kata Sofyan dalam rilis, Jumat (30/11/2018).

Upaya tersebut dilakukan semata-mata untuk mengoptimalkan agar piutang bisa terselesaikan. “Kami lakukan empat tahapan. Sekarang sosialisasi agar bapak/ibu wajib pajak bisa memperoleh dengan jelas terkait penagihan yang dilakukan bekerjasama dengan Kejari,” tandas Sofyan.

Sementara Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menyampaikan, wajib pajak restoran, hiburan, hotel, parkir, reklame, dan air tanah berjumlah 6.441. Namun tidak semua wajib pajak memiliki kesadaran dan tingkat kepatuhan yang baik di dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak.

Hal itu diketahui dari jumlah piutang pajak non PBB dan BPHTB per 31 Desember 2017 sebesar Rp7 miliar dan Rp5.5 miliar pada 28 November 2018.

“Untuk itu, kami terus melakukan upaya untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan pajak daerah, terutama dari sisi penagihan untuk menekan angka piutang dan meningkatkan angka ketertagihan,” pungkas Benyamin. (rls/srh)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *