oleh

Pelaku KLB Ilegal Deli Serdang Kalah Telak 0-4. Tim Hukum AHY : ‘Ini Menunjukkan Berbagai Kebohongan Mereka’

Tangerang7.com, Jakarta – Gugatan hukum pelaku kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara terhadap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali ditolak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (17/5/2021).

Amar putusan PN Jakarta Pusat tersebut tercantum dalam perkara Nomor 167/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst, di mana PN Jakarta Pusat menolak gugatan mantan Ketua DPC Halmahera Utara Yulius Dagilaha, yang menggugat DPP Partai Demokrat terkait pemberhentiannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat untuk Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.

Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat Muhajir menyampaikan, setelah ditolaknya permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menkumham, dan 3 kali penolakan gugatan para pendukung KSP Moeldoko dan Jhoni Allen di PN Jakarta Pusat, berarti skor saat ini pelaku KLB ilegal Deli Serdang kalah 0-4.

“Ini menunjukkan berbagai kebohongan yang mereka sampaikan kepada publik selama selama bulan. Ini terbukti tidak berlandaskan hukum,” kata Muhajir, dalam siaran persnya melalui Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Senin sore (17/5/2021).

Pihaknya sangat bersyukur karena permintaan agar pengadilan menolak gugatan tersebut untuk disidangkan, kembali dikabulkan majelis hakim.

Berdasarkan Pasal 32 UU Parpol Nomor 2 Tahun 2011, perselisihan internal parpol diselesaikan Mahkamah Partai yang keanggotaannya telah disahkan Menkumham. “Jadi, tidak langsung ke pengadilan,” lanjut Muhajir.

Amar putusan perkara Nomor 167 menyatakan, pertama, mengabulkan eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut. Kedua, menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

MELAWAN PROPAGANDA POST TRUTH POLITICS

Selain itu, Muhajir menegaskan, sampai saat ini Partai Demokrat pimpinan AHY hanya mengajukan satu gugatan yang masih berjalan di PN Jakarta Pusat. Partai Demokrat pimpinan AHY menggugat 12 mantan kader Partai Demokrat terkait perbuatan melawan hukum.

“Langkah hukum terhadap para aktor KLB tersebut harus kami tempuh untuk mencegah ‘post truth politics’, yaitu propaganda kebohongan yang diulang-ulang sebagai upaya untuk menggeser pemahaman publik perihal moral dan fakta hukum terkait sebuah kebenaran. Jika kita cermati, hal ini sedang marak terjadi di negara kita,” katanya.

Adapun kedua belas nama mantan kader Demokrat yang digugat adalah Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, M Rahmad, Tri Julianto, Ahmad Yahya, Sofwatillah, Yus Sudarso, Boyke Novrizon, Supandi R Sugondo, dan Aswin Ali Nasution. (t7/ist)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya