oleh

Mitra Ojek Daring Mesti Dapat Perlindungan Ketenagakerjaan

Tangerang7.com, Tangerang – Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea mendorong perbaikan regulasi ketenagakerjaan agar dapat seiring dengan kemajuan pesat teknologi. Sebab, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan belum mengatur perlindungan atas hal-hal yang terkait dunia digital.

Marinus mengatakan, tiap pekerja sejatinya berhak sekaligus wajib mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, permasalahan saat ini yaitu tidak semua tenaga kerja otomatis memperoleh perlindungan tersebut, termasuk para pekerja informal yang terkoneksi dengan dunia digital seperti mitra pengemudi ojek daring (online).

“Contoh paling dekat itu ya mitra ojek online. Mereka kan kategori tenaga informal dan mereka juga melakukan pekerjaan dengan teknologi. Bagaimana dengan perlindungan mereka, sampai sekarang sama sekali belum ada pengaturan ini di regulasi,” kata politisi PDIP itu, Sabtu (13/4/2019).

Menurut Marinus, UU Ketenagakerjaan yang berlaku masih sebatas mengatur tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan dari pemberi kerja. Regulasi yang ada belum menampung perlindungan bagi yang melakukan pekerjaan secara mandiri tetapi tetap terhubung dengan orang lain.

“Mitra ojek online kan tetap terhubung dengan orang lain yang mengendalikan aplikasi digital. Kan ini tidak diatur, bagaimana jika terjadi kecelakaan. Perlindungan apa yang diberikan negara buat mereka,” katanya.

Ia menyebutkan, keberadaan regulasi ketenagakerjaan yang mengikuti perkembangan teknologi menjadi penting, lantaran selama ini tidak semua tenaga kerja informal menyadari pentingnya perlindungan asuransi. “Katakan lah BPJS Ketenagakerjaan, belum semua pihak sadar kalau BPJS itu suatu keharusan yang dimiliki oleh pribadi-pribadi yang bekerja secara formal maupun informal,” ujar anggota legislatif asal daerah pemilihan Banten III ini.

Oleh karena itu, agar perlindungan bagi seluruh tenaga kerja tercipta dalam regulasi ketenagakerjaan, Marinus ingin semua pihak terkait mau mengikis ego sektoral. Masalahnya, meski aplikasi ojek online telah hadir empat atau lima tahun terakhir, tetapi perbaikan regulasi belum bisa diwujudkan.

“Banyak sekali persoalan-persoalan lain yang masih dianggap lebih prioritas sehingga hal ini masih belum ditanggapi serius. Di Indonesia kan biasanya, terjadi dulu persoalan baru dipikirkan undang-undangnya,” katanya.

Di tempat terpisah, Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia Igun Wicaksono, memastikan mitra ojek online saat ini belum semuanya terkover asuransi. Adapun yang sudah terkover asuransi adalah penumpang dan kendaraan bermotor.

Untuk itu, GARDA mendorong pemerintah dan perusahaan ojek online untuk menyediakan asuransi bagi pengemudi. “GARDA sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan dan hasilnya positif, mereka bersedia mengkaji perlindungan sosial bagi pengemudi ojek daring,” ucap Igun.

Ia mengatakan, perlindungan asuransi bagi pengemudi ojek online penting untuk diwujudkan. Sebab, sekarang ini ada sekitar 2,5 juta pengemudi ojek online yang menjadi mitra dua operator ojek online. (t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya