oleh

Masyarakat Bisa Lapor, Ini Sanksi bagi ASN Tak Hadir Apel-Bawa Randis saat Mudik

Tangerang7.com, Tigaraksa – Pemerintah Kabupaten Tangerang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti apel peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2019. Selain itu, ASN dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi termasuk saat pulang ke kampung halaman atau mudik.

ASN memang terakhir masuk kerja pada Rabu (29/5/2019), lantaran Kamis (30/5/2019) bertepatan dengan libur nasional yakni Kenaikan Isa Almasih. Lalu, ASN pemerintah menetapkan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1440 Hijriah pada tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019. Sehingga para aparatur negara bukan militer ini mulai beraktivitas kembali tanggal 10 Juni 2019 nanti.

Kendati sudah memasuki liburan dan jatuh pada akhir pekan, ASN berkewajiban mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Hal itu sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Surat bernomor 850/4242/SJ itu diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2019 lalu.

Berdasarkan pantauan Tangerang7.com di Lapangan Maulana Yudhanegara, Sabtu (1/6/2019), tidak sedikit ASN bolos pada apel rutin tiap tanggal 1 Juni 2019 itu. Sebelum apel dimulai, para ASN tampak mengisi daftar hadir secara manual. Namun, belum diketahui secara pasti jumlah peserta apel dimaksud.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Ahmad Surya Wijaya mengakui jika banyak ASN yang tidak hadir pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Ia menegaskan akan memberikan sanksi bagi pembolos tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Kita belum bisa cek ya (jumlah peserta apel), Kominfo lagi merekap, kita menunggu dari Kominfo. Sanksi sudah jelas itu ya, ada teguran ringan, sedang, dan berat,” kata Surya kepada wartawan usai apel, di Gedung Kantor Bupati Tangerang.

Menurutnya, sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dan teguran tidak tertulis. Sedangkan sanksi berat di antaranya penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). PTDH dijatuhkan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja.

“Itu kan 46 hari tidak masuk kerja, nah apel itu dihitung nanti. Apabila 46 hari itu berapa jam masuknya, dalam satu hari itu 24 jam, apabila dia tidak apel selama satu tahun melebihi dihitung hari jamnya, itu bisa diturunkan pangkat atau diberhentikan,” tandas Surya.

Sementara itu, terkait potensi ASN menggunakan kendaraan dinas untuk mudik, Surya meyakini hal itu tidak terjadi. Pasalnya, Bupati Tangerang Ahmed Iskandar telah menerbitkan surat edaran nomor 800/2031-BKPSDM/2019 tertanggal 27 Mei 2019.

Salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah ASN dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik.

“Enggak ada, enggak ada ASN yang membawa (kendaraan dinas) mudik, dilarang membawa mudik. Enggak ada misalkan,” tegas Surya.

Ia mengatakan, ASN harus mengamankan kendaraan dinas di rumah masing-masing atau dititip di tempat yang dirasa aman. Sebab, tidak ada tempat khusus di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang.

Surya pun mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui ada ASN yang membawa kendaraan dinas saat pulang ke kampung halaman. Terlebih jika ada indikasi warna pelat nomor diubah dari merah ke hitam, maka dapat dijerat dengan pidana penggelapan. Masyarakat bisa melaporkan dengan cara mendokumentasikan, lalu mengirim ke website www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-tangerang.

“Laporkan saja, (mengubah warna pelat nomor) itu namanya penggelapan. Pasti ada sanksinya. Foto, upload, kirim ke website itu,” pungkas mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang ini. (srh/srh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya