oleh

Manusia Hebat di Gedung DPR Rela Lembur Demi Sahkan RUU Cipta Kerja

Tangerang7.com, Tangerang – Di sana, di gedung DPR. Anggota serta Fraksi di DPR RI merupakan sekumpulan manusia hebat yang dipilih untuk kemudian ditempatkan pada posisi yang sedemikian istimewa. Mereka diperlakukan sebagai pihak yang dicintai, dipatuhi, bahkan juga yang ditakuti.

Ciri tersebut telah dicitrakan sejak mereka masih berkampanye. Dalam berbagai spanduk kampanye dengan percaya dirinya mempromosikan dirinya sebagai yang jujur, bersih, amanah, dan banyak lagi.

Ketika mereka telah duduk di kursi parlemen dengan mandat yang diterima dari konstituen yang mereka wakili, maka mereka kemudian memperoleh wewenang yang sedemikian besarnya sehingga mereka berhak menetapkan undang-undang yang akan diberlakukan di tengah masyarakat.

Namun apa yang kita lihat dan dengar saat ini?

Pemerintah dan sebagian besar anggota Fraksi di DPR semakin tidak bisa dipercaya! Para penguasa mengatur masyarakat dengan hawa nafsu pribadi dan kelompok, lupa dengan janji-janjinya semasa kampanye. Para manusia hebat ini lupa kalau mereka itu dipilih oleh rakyat, bukan hasil undian.

Sepekan terakhir kita dibuat sesak karena omnibuslaw. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja usulan Presiden disetujui DPR di Rapat Paripurna, 5 Oktober 2020.

Cilakanya, atas nama investasi dan kepentingan oligarki, suara rakyat tidak lagi menjadi pertimbangan kebijakan dan kebijaksanaan penguasa negara saat ini. Di tengah pandemi covid-19, DPR ngotot terus membahas dan sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Padahal, gelombang suara, alasan, kajian, dan aksi penolakan dari berbagai elemen masyarakat terus bermunculan. Di kota-kota besar, massa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Elemen buruh, mahasiswa, dan masyarakat lainnya turun ke jalan, menolak RUU Cipta Kerja.

Kericuhan pun terjadi saat demontrasi menolak RUU Cipta Kerja. Beberapa pihak menjadi korban karena kekerasan dan kerusakan yang timbul karena gelombang penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang telah disetujui DPR.

Situasi makin tidak menentu, disinformasi dan simpang siurnya informasi terkait RUU Cipta Kerja. Banyak berita beredar yang kemudian dilabeli sebagai berita bohong atau hoaks oleh pemegang kekuasaan.

Banyak bantahan kemudian dikemukakan oleh pihak yang berkepentingan dengan RUU Cipta Kerja, yaitu DPR dan Pemerintah dalam hal ini Presiden.

Anehnya, hingga kini, sumber bantahan DPR dan Pemerintah yaitu naskah final yang telah disepakati DPR dengan Presiden (RUU Cipta Kerja) tidak bisa diakses publik.

Atas dasar apa DPR dan Pemerintah membantah disinformasi yang beredar jika rujukan atas bantahan itu tidak dimunculkan? Agak menggelikan.

Banyak alasan tidak lazim dikemukakan dengan tidak memberi akses publik kepada naskah final RUU Cipta Kerja.

Katanya DPR sedang mengecek kemungkinan salah tanda baca dan tipo. Alasan lainpun ditambahkan, gedung DPR sedang lockdown dan disemprot disinfektan karena katanya ada 40 orang positif covid-19 dengan 18 orang diantaranya adalah anggota DPR RI.

Disinformasi yang terjadi ini, DPR dan Pemerintah punya andil yang paling dominan. Tidak memberi akses atas rujukan yang menjadi sumber bantahan adalah bukti adanya andil ini, informasi yang memadai tidak diberikan.

Dengan menutup akses atas rujukan, secara sepihak DPR dan Pemerintah menyatakan benar atau salah tanpa pihak lain diberi dasar pijakan untuk menguji sesuatu sebagai sebuah kebenaran.

Kita diminta diam dan percaya saja bahwa niat pemegang kekuasaan baik adanya.

Kebenaran ada di satu tangan : kekuasaan.

Mari sejenak kita berpikir. Kalau DPR sampai rela lembur, tertutup, dan buru-buru sahkan undang-undang, artinya ada yang tidak beres.

Ya Allah, tunjukanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berilah kami kekuatan untuk selalu berpihak kepadanya. Dan tunjukanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil dan berilah kami kekuatan untuk menolaknya. Amin. (t7/set)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya