oleh

Langgar Aturan Kawasan Tanpa Rokok? Cek Besaran Denda di Sini

Berlaku di Kabupaten Tangerang

Tangerang7.com, Tigaraksa – Pemerintah Kabupaten Tangerang menggalakkan penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR. Apabila seseorang hingga badan hukum melanggar aturan KTR di kabupaten berjuluk kota seribu industri ini, maka akan dikenakan sanksi.

Aturan tersebut termaktub di Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2018. Peraturan ini ditandatangani Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar pada 27 Desember 2018 lalu.

Pada Selasa (11/2/2020), pemerintah daerah setempat membentuk satuan tugas penegak KTR. Pembentukan satuan tugas ini berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 903/Kep.938-Huk/2019.

Dirangkum Tangerang7.com dari Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2018, pelanggar aturan KTR dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dimaksud berupa teguran tertulis atau denda.

Berikut ini aturan dan besaran denda pelanggaran KTR di Kabupaten Tangerang.

  • Tiap orang dilarang merokok di KTR. Sanksi bagi pelanggar yakni denda paling banyak Rp50 ribu.

 

  • Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, dan sarana olahraga, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok. Pelanggar aturan ini dikenakan denda paling banyak Rp1 juta.

 

  • Tiap badan hukum dilarang untuk mensponsori, mengiklankan, dan mempromosikan produk rokok. Jika melanggar, maka akan diberi sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp5 juta. Selain itu, badan hokum dapat dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin.

Kendati demikian, ada beberapa pengecualian. Di mana, pimpinan tempat kerja dan tempat umum dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok, tetapi harus memenuhi persyaratan.

Persyaratan dimaksud mulai dari berada di ruang terbuka atau ruang tertutup dengan ventilasi baik, ukuran paling kurang 3m x 3m, jauh dari pintu utama bangunan atau jendela, terdapat peringatan bahaya merokok, tidak boleh ada iklan atau promosi dan sponsor rokok, hingga harus ada fasilitas tempat mematikan rokok.

BACA JUGA:  Rp 6,8 Miliar untuk Tiga Polres

Selain itu, larangan mensponsori, mengiklankan, dan mempromosikan produk rokok tidak berlaku bagi tempat penjualan produk rokok di lingkungan KTR.

Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan KTR sebagai berikut:

  • Fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah bersalin, klinik, apotek, pusat kesehatan masyarakat, pos pelayanan terpadu, dan tempat praktek kesehatan swasta.

 

  • Tempat proses belajar mengajar, meliputi sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, bimbingan belajar, tempat kursus, dan pendidikan anak usia dini.

 

  • Tempat anak bermain, meliputi tempat atau arena bermain dan penitipan anak.

 

  • Tempat ibadah, meliputi masjid, musala, gereja, vihara, kelenteng, cetiya, dan, pura.

 

  • Angkutan umum, meliputi bus umum, kereta api, angkutan kota, kendaraan wisata, kendaraan angkutan anak sekolah, dan kendaraan angkutan karyawan.

 

  • Tempat kerja, meliputi tempat kerja yang dikelola pemerintah, swasta, masyarakat, BUMN/BUMD, dan kawasan industri.

 

  • Tempat umum, meliputi pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, kafe, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, dan bandar udara.

 

  • Sarana olahraga, meliputi sarana olahraga milik pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau swasta.

Sebelumnya, Wakil Bupati Tangerang Mad Romli alias Ombi mengatakan, ke depan akan diberlakukan sanksi administratif bagi pelanggar aturan KTR. Tujuannya, agar perokok aktif dapat lebih menghormati masyarakat bukan perokok serta lingkungan sekitar.

Dia berharap, sosialisasi KTR itu mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan serta memunculkan mewawas diri tentang dampak merokok dan bahaya asap rokok, baik bagi perokok aktif maupun pasif.

“Semoga meningkatkan kesadaran kita semua tentang bahaya merokok dan dampak yang ditimbulkan, juga benar-benar dipatuhi tentang kawasan tanpa rokok,” ujar Ombi dalam keterangan tertulis.

BACA JUGA:  KPU Tetapkan 50 Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tangerang

 

(T7)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya