oleh

KSP Moeldoko Gugat Kemenkumham RI. Bang Zul : Ini Sandiwara Politik Apa Lagi ?

Tangerang7.com, Jakarta – Langkah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menggugat Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly lantaran mengakui keabsahan DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dinilai anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan, SH sebagai sandiwara politik.

“Baru sekarang ini terjadi. Ada pembantu presiden menggugat pembantu presiden lain yang masih dalam satu kabinet. Ini sandiwara baru lagi,” kata Bang Zul, sapaannya, ketika dihubungi, Selasa siang (13/7/2021).

Dikatakan, secara jelas dan terang benderang Kemenkumham RI menyampaikan bahwa Partai Demokrat hasil kongres V tahun 2020 dengan ketua umum AHY adalah sah dan menolak hasil kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Menkumham RI menyampaikannya melalui siaran pers di hadapan puluhan media massa. Lalu, kok bisa-bisanya kubu Moeldoko mengugat pemerintah yang sama sama di dalam kabinet saat ini,” kata Kepala Badan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat ini.

Bang Zul meminta agar hal ini jangan dijadikan semacam sandiwara politik. dengan Drama ini dipertontonkan ke hadapan ratusan juta rakyat Indonesia.

“Saat ini, kita dihadapkan masalah pandemi covid-19. Seharusnya, mari kita sama-sama mengatasi masalah pandemi ini secara serius, fokus, dan maksimal. Jangan malah sibuk melakulan pola meraih kekuasaan,” katanya.

“Jangan sampai rakyat mengatakan
‘owh, owh, kamu ketahuan’. Cara-cara seperti ini harus dihentikan dengan upaya ingin merampas kedaulatan dan keutuhan Partai Demokrat dengan cara yang tidak benar,” tambah Bang Zul.

Kata Bang Zul, keputusan Kemenkumham RI yang menetapkan keabsahanAHY sebagai ketua umum Partai Demokrat jangan sampai dijadikan dongeng politik yang disinyalir untuk menahan Partai Demokrat agar tidak dapat ikut dalam pelaksanaan verifikasi partai politik. Jika ini benar, maka ini adalah rencana busuk, yang bisa berpotensi membangkitkan kemarahan rakyat karena sangat merusak tatanan pemerintahan,” ujarnya.

Bang Zul mengatakan, bukan tidak mungkin situasi yang dialami Partai Demokrat saat ini, kelak bisa saja dialami partai politik lain.

“Saya meminta agar tidak ada sandiwara politik yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap Kemenkumham RI. Saya mengimbau pemerintah hentikan sandiwara ini. Masyarakat patuh menjalankan perintah undang-undang dan aturan. Selama ini untuk menjadi legal dalam pembuatan partai politik, modalnya kepercayaan,” katanya.

Keinginan rakyat untuk kembali ke Partai Demokrat sudah sulit dibendung, maka sebaiknya KSP Moeldoko konsisten dengan ucapannya untuk membantu Presiden dalam menghadapi wabah covid-19, daripada menenteng map setiap hari berharap bisa menjadi ketua umum Partai Demokrat.

“Kalau memang mau jadi ketua umum parpol, lakukanlah dengan cara yang sah, mendidik anak muda dan menjadi tontonan kurang baik dan bisa menjadi contoh negatif untuk generasi muda nantinya,” tandas Bang Zul. (t7/ist)

 

 

 

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya