oleh

Keluar Masuk Kota Tangsel Wajib Punya SIKM

Tangerang7.com, Ciputat – Pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk yang kali ketiga, Kota Tangsel wajibkan bagi warga yang keluar masuk wilayah Tangsel namun tidak ber-KTP Jabodetabek dan Banten untuk membawa surat ijin keluar masuk (SIKM).

Surat ijin tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Banten. Di mana dalam pasal 19 disebutkan bahwa setiap orang yang masuk dan keluar di wilayah Banten harus memiliki SIKM.

“Di Pergub Ada penjelasan, siapapun yang masuk keluar Banten harus ada surat ijin, dan kami sudah membuat Perwalnya. Aplikasinya sama dengan DKI, warga bisa mengakses di aplikasi Simponie dan DPMPTSP akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” kata Wali Kota Tangsel Airin Racmi Diany saat jumpa pers di ruang display Puspemkot Tangsel, Selasa (2/6/2020).

Surat ijin prosesnya bisa diakses melalui daring di simponie.tangerangselatankota.go.id. Diperuntukan kepada warga yang karena tugas dan pekerjaannya dalam bidang yg di izinkan untuk beroperasi dan mengharuskan perjalanan dinas keluar masuk wilayah Kota Tangsel atau Jabodetabek selama masa pandemi covid-19.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Pelayanan perizinan juga diberikan untuk warga yang perlu bepergian keluar masuk Kota Tangsel karena kondisi emergency, antara lain seperti sakit atau keluarga meninggal.

Jenis perijinan ini terbagi menjadi dua kategori, pertama adalah perjalanan berulang (aktivitas rutin selama masa PSBB) dan yang kedua perjalanan sekali (situasional karena keadaan tertentu)

“Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk wilayah Kota Tangerang Selatan atau Jabodetabek selama masa pandemi covid-19 senantiasa dilakukan oleh aparatur pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,” ungkap Airin.

BACA JUGA:  Pemkot Terima Bantuan 2.000 Handsanitezer dari Hipmi Tangsel

Kabag Hukum Pemkot Tangsel Ervin Ardani menjelaskan, prinsip ijinnya sama dengan DKI. “Kita ingin meminimalisir penyebaran virus covid. Karena kasihan bagi warga yang tidak mudik mereka tertularkan oleh warga yang mudik, sehingga dengan surat ini sebagai bentuk pencegahan kami Pemkot Tangsel, “Katanya. (mad/rls/set)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya