oleh

Kejar Target PPJ Rp 196 M, BPKD Kota Tangerang Sosialisasi di Kecamatan Cibodas

CIBODAS, Tangerang7.com – Di tengah Pandemi Covid-19, berbagai upaya dilakukan Pemkot Tangerang agar pembangunan di daerah ini terus berjalan, salah satunya dengan cara terus menerus mensosialisasikan sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) melalui  Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang.

Rabu (11/11/2020) siang, BPKD Kota Tangerang menggelar sosialisasi di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Pesertanya perwakilan dari kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Cibodas. Selain para lurah atau kasie kelurahan, peserta sosialisasi juga aparat kecamatan setempat.

“Target PPJ tahun ini (tahun 2020) sebesar Rp. 196 miliar. Untuk mencapai target tersebut, sosialisasi sangat penting dilakukan agar tidak ada masyarakat yang menggunakan listrik secara ilegal,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, H Karsidi, usai membuka sosialisasi.

Dengan tidak adanya masyarakat yang memakai listrik secara ilegal, akan berdampak pada penerimaan pajak Pemkot Tangerang dari sektor PPJ. Apalagi, PPJ menjadi salah satu sektor yang berpengaruh terhadap PAD Kota Tangerang, selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Para peserta sosialisasi yang digelar BPKD di Cibodas.

“Selama pandemi ini ada tiga sektor pajak yang memiliki rating tinggi ada PBB, BPHTB dan PPJ. Jadi kami juga mengajak masyarakat untuk selalu tertib aturan dengan menggunakan listrik legal yang ada PPJ-nya,” ungkap Karsidi.

Karsidi berharap, peserta sosialisasi bisa meneruskan semua informasi yang sudah dipaparkan tim BPKD maupun dari perwakilan PLN. Sehingga, masyarakat bisa lebih memahami bahwa pajak PPJ adalah kewajiban yang harus dibayar.

“Pajak adalah sumber penghasilan pemerintah untuk pembangunan. Dengan menggunakan listrik secara benar, otomatis pajaknya bisa masuk ke Pemkot Tangerang. Nah, pajak itu akan kita kembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan segala bidang. Masyarakat juga yang akan menikmati,” papar Karsidi.

Secara panjang lebar Karsidi menjelaskan, PPJ di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan. “Pajak Penerangan Jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dan pelanggan listrik adalah orang dan atau badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan rumah dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik dari PLN atau bukan PLN,” Karsidi.

Karsidi juga mengungkapkan, Objek Pajak PPJ adalah sebagai berikut:

  1. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
  2. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi seluruh pembangkit listrik.
  3. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
    1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
    2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan azas timbal balik;
    3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA (dua ratus Kilo Volt Amper) yang tidak memerlukan Izin dari instansi teknis terkait.

Sementara subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

Untuk tarif PPJ adalah sebagai berikut:

  1. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen).
  2. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang berdaya 450 watt sebesar 0% (nol persen).

Sementara untuk dasar pengenaan pajak PPJ adalah sebagai berikut:

  1. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
  2. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan:
    1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh / variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
    2. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten;
    3. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketetapan Nilai Jual pada PLN yang berlaku pada saat yang sama. (**/ADV)
Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *