oleh

KBIH Mengeluh, DPR Minta Sistem Zonasi Jemaah Haji Ditinjau Ulang

Tangerang7.com, Tigaraksa – Kementerian Agama menerbitkan surat keputusan tentang pedoman pengisian kelompok terbang berbasis zonasi/wilayah bagi jemaah haji reguler. Surat bernomor 131 tahun 2019 itu ditandatangani Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nizar Ali.

Kebijakan penyusunan kloter murni berbasis wilayah bertujuan untuk lebih memberdayakan Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan bimbingan manasik. Dengan kata lain, lokasi pembinaan manasik jemaah lebih dekat dengan KUA setempat dan tidak lagi lintas kecamatan bahkan kabupaten/kota.

Namun, aturan terbaru itu dikeluhkan pengelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji di Kabupaten Tangerang. Terlebih karena terdapat KBIH yang melayani jemaah pada belasan kecamatan di kabupaten berjuluk kota seribu industri ini.

Menanggapi hal demikian, Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher meminta Kemenag agar melakukan peninjauan ulang atas SK Nomor 131 Tahun 2019, terutama persoalan zonasi dan biometrik. Menurutnya, kebijakan pengisian kelompok terbang berbasis zonasi dapat merepotkan dan menyulitkan jemaah haji.

“Terutama memecahkan jemaah haji dalam kelompok-kelompok yang terpisah dari pembimbing haji, itu merepotkan,” ujar Ali kepada wartawan di Kantor Kemenag Kabupaten Tangerang usai kunjungan kerja persiapan ibadah haji 1440 Hijriah atau 2019 Masehi, Senin (20/5/2019).

Ia mengatakan, setidaknya ada empat persoalan utama apabila sistem zonasi tersebut diterapkan. Mulai dari jemaahnya terpencar, kesulitan komunikasi, sangat rumit melakukan koordinasi, hingga menimbulkan jemaah yang sangat terpisah.

“Terpisah dari segi tempatnya, dari sisi waktunya, yang itu akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi jemaah kita. Dengan demikian, menurut pandangan kami, bahwa sebaiknya SK Dirjen PHU 131 Tahun 2019 itu ditinjau kembali,” ucap Ali.

Politikus Partai Amanat Nasional ini berjanji segera membahas lebih lanjut aturan itu bersama Dirjen PHU Kemenag. Sehingga jemaah haji tidak lagi merasa repot dan kesulitan. “Kita akan evaluasi, kita akan melakukan revisi terhadap peraturan itu, dan tidak diberlakukan tahun ini,” tandas anggota legislatif asal Dapil Banten 3 itu.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tangerang Badri Hasun sangat mengapresiasi kunjungan kerja Komisi VIII DPR, terlebih karena bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dari sejumlah pengelola KBIH. Ia mengaku selama ini banyak sekali masyarakat bertanya-tanya ihwal SK Dirjen PHU Kemenag Nomor 131 Tahun 2019. Sehingga kedatangan Ali Taher bersama rombongan memberikan dampak positif.

“Jika tahun ini diberlakukan, pasti banyak masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji merasa terkendala. Karena selama ini sudah dibimbing oleh KBIH selama 15 kali sampai 17 kali, tiba-tiba nanti tidak bersatu dengan KBIH,” kata Badri.

Ia menjelaskan, yang berhak melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini 2.327 jemaah. Terdiri dari tahap I sebanyak 2.126 jemaah dan tahap II berjumlah 195 jemaah, serta mutasi 6 jemaah. Pada musim haji 1440 Hijriah, Kabupaten Tangerang dibagi dalam delapan kelompok terbang, yakni 6, 11, 24, 28, 32, 42, 54, dan 60.

“Pembagian kloter oleh Kanwil Kemenag Provinsi Banten alhamdulillah sudah jadi. Siapa-siapa di kloter gelombang I dan gelombang II, ini masih menunggu dari siskohat pusat,” pungkas Badri. (srh/srh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya