oleh

Kasus Pengadaan Alkes di Tangsel, Wawan Didakwa Perkaya Diri Rp7,9 M

Tangerang7.com – Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan didakwa memperkaya diri sebesar Rp7,9 miliar dalam pengadaan alat kesehatan kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Hal itu dibeberkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

“Terkait pengadaan alat kesehatan kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBD-P Tahun Anggaran 2012, telah memperkaya terdakwa sebesar Rp 7.941.630.033,” kata jaksa Subari Kurniawan sebagaimana dilansir Kompas.com.

Selain itu, perbuatan Wawan juga memperkaya orang lain seperti panitia pengadaan Mamak Jamaksari sebesar Rp37,5 juta, orang kepercayaan Wawan sekaligus pemilik PT Java Medica bernama Yuni Astuti sebesar Rp5,06 miliar.

Lalu, adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu memperkaya Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Dadang M Epid sebesar Rp1,176 miliar, karyawan perusahaan Wawan di PT Bali Pasific Pragama atau BPP atas nama Dadang Prijatna sebesar Rp103,5 juta, dan seseorang bernama Agus Marwan sebesar Rp206 juta.

Menurut jaksa, pada Juli 2012, Wawan memanggil beberapa kepala dinas Kota Tangerang Selatan. Salah satunya Dadang selaku kepala dinas kesehatan. Pada saat itu, Dadang menyerahkan daftar proyek yang akan dianggarkan dalam APBD-P Tahun 2012.

Wawan pun berhak memilih dan menentukan proyek-proyek mana yang akan ia kerjakan oleh PT BPP dan perusahaan-perusahaan lain yang dikehedakinya. Salah satu proyek yang dipilih adalah pengadaan alat kesehatan kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan.

Suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany tersebut menunjuk Yuni selaku orang kepercayaannya untuk menjadi pelaksana proyek. Yuni diminta menyusun besaran keuntungan untuk Wawan dan Yuni sendiri.

Untuk memperoleh keuntungan dari proyek, Yuni membuat spesifikasi barang dengan harga mark-up hingga empat kali lipat. Di sisi lain, Wawan pun meminta karyawannya, Dadang Prijatna berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk mengatur pengadaan alat kesehatan tersebut.

Dadang Prijatna mengurus akses informasi tentang syarat administrasi, teknis, dan kualifikasi yang hanya bisa diketahui panitia pengadaan dan lelang. Tujuannya agar perusahaan-perusahaan yang dikehendaki Wawan lah yang bisa memasukkan penawaran dan dinyatakan lulus syarat administrasi dan teknis.

Dalam pengadaannya, proses penetapan pemenang lelang juga sebatas formalitas belaka mengingat sudah diatur sedemikian rupa. Setelah alat-alat kesehatan dikirim ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, panitia penerima hasil pekerjaan dan peneliti kontrak Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan melakukan pemeriksaan barang sebanyak 4 kali.

Namun, beberapa alat kesehatan tidak ada fisiknya dan ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Dadang selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan memerintahkan panitia pengadaan untuk tetap memproses pencairan anggaran. Dengan membuat administrasi dokumen pencairan anggaran, seperti berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan secara formalitas seolah-olah sudah 100 persen.

Perbuatan Wawan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp14,528 miliar. Kerugian negara itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 32/LHP/XVIII/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014. Atas perbuatannya,

Wawan didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya