oleh

Jokowi-Ma’ruf Raih Suara Terbanyak, Rekapitulasi Suara di KPU Tuntas

Tangerang7.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menuntaskan rekapitulasi nasional hasil Pemilu 2019 untuk pemilihan presiden-wakil presiden dan pemilihan anggota legislatif Senin (20/5/2019) malam. Penyelesaian rekapitulasi perolehan suara ini tuntas sehari lebih awal dari tenggat yang ditetapkan Undang-Undang Pemilu.

Dari data rekapitulasi di 34 provinsi berbasis data DC1-PPWP, pasangan calon presiden-calon wakil presiden Jokowi-Amin mendapat 85.036.828 suara (55,41 persen), sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapatkan 68.442.493 (44,59 persen). Total suara sah 153.479.321. Jokowi-Ma’ruf unggul di 21 provinsi, sedangkan Prabowo-Sandi unggul di 13 provinsi.

Data perolehan suara juga menunjukkan, Jokowi dan Prabowo kembali unggul di provinsi yang merupakan wilayah basis mereka sejak Pemilu 2014. Jokowi-Amin meraih persentase perolehan suara tertinggi di Bali dengan suara 91,6 persen, Papua (90,6 persen), serta di Nusa Tenggara Timur (88 persen). Pada Pemilu 2014, provinsi-provinsi itu juga menjadi wilayah basis Jokowi.

Sementara itu, raihan persentase tertinggi bagi Prabowo-Sandiaga ada di Sumatera Barat (85,9 persen), Aceh (85,5 persen), serta Nusa Tenggara Barat (67,8 persen). Ketiga wilayah itu juga jadi basis Prabowo saat maju di Pilpres 2014 bersama Hatta Rajasa.

Papua jadi provinsi terakhir yang direkapitulasi. Pada pukul 23.30, rekapitulasi hasil pemilihan calon presiden-calon wakil presiden disahkan oleh KPU. UU Pemilu mengatur penetapan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara, atau 22 Mei.

“Itu paling lambat. Kalau ditetapkan lebih cepat tidak melanggar UU,” kata Ketua KPU Arief Budiman dilansir Kompas.id.

Setelah penetapan hasil pemilu, ada waktu 3 kali 24 jam bagi peserta Pemilu 2019 untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika tidak ada sengketa hingga tenggat tersebut, KPU akan menetapkan capres-cawapres terpilih maksimal tiga hari setelah batas waktu pengajuan perselisihan hasil pemilu.

Saksi Prabowo Menolak Hasil

Saksi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Azis Subekti, mengatakan, pihaknya menolak menandatangani hasil rekapitulasi semua provinsi yang dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi nasional.

Sementara itu, saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Putu Artha, menyatakan menerima hasil rekapitulasi.

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana di Jakarta, mengatakan, peta dukungan pada Pemilu 2019 menunjukkan kondisi pembelahan politik dan sosial di masyarakat semakin kukuh.

Dalam konteks itu, upaya rekonsiliasi perlu segera dilakukan pasca-penetapan hasil pemilu. Hal itu dapat diwujudkan lewat pertemuan antara Jokowi dan Prabowo. ”Kuncinya bagaimana pihak yang menang dan kalah bisa saling bertemu, berangkulan, dan sama-sama menerima hasil pemilu,” kata Aditya.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, mengingatkan persatuan dan kesatuan bangsa terlalu mahal untuk dirusak kontestasi politik. Oleh karena itu, elite politik yang menang dan kalah perlu kembali menjalin komunikasi dan bekerja sama.

Menurut dia, pihak yang kalah sepatutnya legawa dan secara terbuka menyatakan kekalahannya. Sementara pihak yang menang sepatutnya tidak jemawa, serta perlu merangkul rival politiknya guna merekatkan lagi persatuan bangsa.

Aduan Ditolak

Dalam sidang putusan sela, Senin pagi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan tidak menerima dua laporan dugaan pelanggaran administratif terstruktur, sistematis, dan masif. Bawaslu menyatakan salah satu dasar penetapan itu ialah belum terpenuhinya kriteria serta kualitas bukti-bukti yang diajukan karena hanya memasukkan hasil cetakan pemberitaan media daring dan tautan media daring.

Dua laporan dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) itu masing-masing diajukan oleh Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais serta oleh Dian Islamiati Fatwa. Terlapor dalam dua laporan itu ialah pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Menetapkan, menyatakan laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM tidak dapat diterima,” kata Ketua Bawaslu Abhan.

Kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Yupen Hadi, yang mewakili Djoko Santoso serta Ahmad Hanafi Rais, mengatakan, Bawaslu hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Bahwa ada bukti pemberitaan media daring, hal itu diakui Yupen. Namun, ia menyebutkan bahwa buktinya bukan melulu tentang pemberitaan.

Sementara itu, Dian Fatwa menyayangkan putusan pendahuluan itu. Pasalnya, kata Dian, terdapat saksi-saksi yang sudah disiapkan, tetapi belum sempat ditanyai. (t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya