oleh

Hanura Banten Ikhlas Uang Pembinaan Parpol Dialihkan untuk Perangi Corona

Tangerang7.com, Tangerang – DPD Partai Hanura Provinsi Banten secara terbuka dan mengikhlaskan jika dana pembinaan partai politik dialihkan untuk perang melawan wabah virus corona.

Partai Hanura di Banten mendapat dana pembinaan tahun 2020 ini sekitar Rp 450 juta.

“Partai Hanura Banten sangat terpukul dan prihatin atas kejadian wabah corona ini. Untuk itu, Hanura Banten meminta pemerintah serius menangani wabah untuk melindungi masyarakat Banten. Secara terbuka dan ikhlas, dana pembinaan jatah Hanura yang nilainya sekitar Rp 450 juta dialihkan untuk perang melawan corona. Kami memohon kepada Gubernur untuk mengalihkan penggunaan anggaran itu,” kata Wasekjen Binwil DKI-Banten Upiyadi Mouslekh dalam keterangan tertulisnya kepada tangerang7.com, Rabu sore (25/3/2020).

Upiyadi mengatakan, Partai Hanura mengajak partai-partai lain untuk melakukan hal serupa. “Atau bisa juga mengikhlaskan sedikit uang pembinaan politik itu untuk dialihkan menjadi biaya penanganan wabah covid-19,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Upiyadi juga mengajak para aktivis ormas dan LSM untuk mensupport perang melawan virus corona ini.

Pada bagian lain, terkait kebijakan agar masyarakat di rumah saja atau karantina ketat/lockdown, pihaknya meminta pemerintah melakukan langkah-langkah ini :

1. Buat protokol yang jelas dan ketat supaya semua pihak menjalankannya.

2. Ancaman hukuman mati bagi subyek dan obyek yang bermain-main dengan penanganan dan pelayanan selama ‘lockdown’. contohnya penimbunan, penyalahgunaan pembagian, dan atau istilah lain ambil untung, korup dan sejenisnya.

3. Pemerintah harus menyiapkan makan untuk rakyat secara gratis yang pembiayaannya dari APBN, APBD yang dialihkan penggunaannya dari dana kegiatan yang sifatnya bisa ditunda dan atau sumbangan yang bersifat sukarela dan atau memaksa bagi orang tertentu berpenghasilan tertentu atau kelompok konglomerat yang memiliki kekayaan batas tertentu.

BACA JUGA:  Di Kota Tangerang, Tempat Hiburan Tutup, Pusat Belanja Tetap Buka

4. Pemerintah harus mengerahkan militer, polisi, para medis/dokter perawat atau sejenisnya baik yang berstatus ASN atau swasta, ASN, dan honorer, pegawai BUMN/BUMD dan sejenisnya, anggota DPR dan DPRD serta partai politik serta organ yang ada di dalamnya untuk menjadi volunter mendampingi para medis dalam pelayanan selama masyarakat di rumah saja.

5. Pemerintah harus membuka masyarakat umum yang mau jadi volunter/sukarelawan untuk membantu pemerintah dalam dalam pembagian makanan dan minuman terhadap rakyat dari pintu ke pintu.

6. Pemerintah harus menyiapkan ambulans yang siaga apabila ada korban yang kena langsung dibawa ke rumah sakit atau tempat penampungan lainnya yang sudah disiapkan.

7. Pemerintah harus menyiapkan tempat penampungan atau rumah sakit rujukan yang tidak terbatas. Jika keadaan tidak dapat dikendalikan untuk menampung akibat lonjakan, maka pemerintah bisa menjadikan tempat tertentu seperti hotel, kampus, sekolah balai diklat atau sejenisnya untuk dijadikan tempat penampungan tanpa syarat.

8. Pemerintah harus mengaktifkan perangkat dari tingkat pusat sampai daerah dan pemerintahan terendah gubernur, bupati, wali kota, camat, kelurahan, desa, RW, RT dan sejenisnya diwajibkan koordinasi satu komando dalam bentuk pelayanan.

9. Semua poin tersebut harus bisa berjalan dengan efektif. Apabila diperlukan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU.

“Semoga ini menjadi solusi ketika ada kondisi keterpaksaan,” katanya. (rls/les/set)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya