oleh

Ganti Rugi Runway Bandara Tertahan Sengketa

Tangerang7.com, Tangerang – Puluhan warga Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, berunjuk rasa di depan M1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Senin (11/03/2019). Sambil mengibarkan bendera kuning, mereka menuntut PT Angkasa Pura II untuk mempercepat penyelesaian sengketa atas tanah mereka.

Unjuk rasa dipicu adanya sejumlah warga yang belum mendapat ganti rugi pembebasan lahan untuk runway 3 bandara. Ini bukan kali pertama mereka unjuk rasa. Sebelumnya, awal Maret lalu, warga memblokade Jalan Perimeter Utara Bandara Soekarno-Hatta.

“Ada sekitar 200 kepala keluarga yang belum dibayar karena masalah sengketa lahan. Kami datang ke Pengadilan Negeri Tangerang agar hak-hak mereka segera diselesaikan,” jelas Dulamin Zhigo, koordinator unjuk rasa.

Proses ganti rugi di Desa Rawa Rengas yang belum tuntas yakni di RW 015 dan RW 018. Menurut Zhigo, PT Angkasa Pura II sebenarnya sudah menyerahkan uang ganti rugi namun dititipkan ke Pengadilan Negeri Tangerang karena status tanahnya dalam sengketa.

Ada pihak-pihak lain yang mengklaim tanah warga sebagai milik mereka. Oleh karena tanah berstatus sengketa, PT Angkasa Pura II kemudian menitipkan pembayaran ganti rugi ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Namun, persoalan sengketa itu tak kunjung tuntas karena pihak yang mengaku memiliki tanah warga di Desa Rawa Rengas tidak kunjung mengajukan gugatan ke pengadilan. Pihak yang mengaku memiliki tanah di Desa Rawa Rengas itu hanya mengklaim kepemilikan atas tanah lewat Badan Pertanahan Nasional.

Di sisi lain, warga juga tak mau mengajukan gugatan karena tidak mungkin menggugat tanah sendiri. Setelah berorasi di M1 Bandara Soekarno-Hatta, massa berunjuk rasa di PN Tangerang.

Di PN Tangerang, massa tidak mendapat jalan keluar. Sapri, perwakilan massa yang bertemu perwakilan pengadilan, mengatakan pengadilan bertugas menerima titipan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Selain itu, pengadilan bertugas mengadili sengketa.

“Artinya, pengadilan tidak bisa melakukan hal lain selain dua hal itu. Pengadilan hanya punya putusan, tidak kebijakan,” kata Sapri.

Selain itu, pengadilan menyarankan massa untuk menemui pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang sebagai panitia penyelenggara pembebasan lahan landasan pacu.

Menurut Sapri, ada  175 bangunan dan 725 warga di RW 015 dan RW 018 yang terdampak pembebasan lahan. Menurut dia, persoalan sengketa lahan itu sudah hampir 3 tahun lamanya belum terselesaikan.

“Mereka belum dibayarkan sampai sekarang karena ada yang mengklaim tanah dan bangunan,” jelasnya.

Dia mengatakan, PT Angkasa Pura II telah menitipkan uang ganti rugi senilai Rp430,35 miliar kepada PN Tangerang. “Karena ada yang mengklaim dan tidak bisa dimusyawarahkan akhirnya tim pembebasan lahan menitipkan uangnya ke pengadilan sebagai konsinyasi,” jelasnya.

Untuk diketahui, PT Angkasa Pura II menargetkan landasan pacu 3 Bandara Soekarno-Hatta bisa beroperasi pertengahan 2019. Dengan beroperasinya landasan pacu ini, bandara bisa mengakomodasi sekitar 120 penerbangan per jam dari yang sebelumnya 81 penerbangan per jam.

PT Angkasa Pura II dan pengadilan negeri terus mendorong agar sengketa itu bisa segera diselesaikan. Pembangunan landasan pacu 3 dimulai sejak 2016. BPN Kabupaten Tangerang mencatat, sebanyak 2.459 bidang tanah dengan luas sekitar 134 hektare di Desa Bojong Renged, Rawa Burung, dan Rawa Rengas akan terkena pembebasan lahan. Di Kota Tangerang, lahan yang terkena seluas 34 hektare di Selapajang dan Benda. (odo/t7)

 

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *