oleh

Dua Hari di Istana Tanpa Didengar

TIGARAKSA – Tenaga honorer Kategori 2 (K2) se-Indonesia menggelar aksi di Istana Negara, Jakarta, 30-31 Oktober 2018. Ratusan demonstran berasal dari Kabupaten Tangerang, baik tenaga pendidik, tenaga kesehatan, maupun tenaga penyuluh. Namun aspirasi mereka tidak direspons.

Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tangerang Nuryanah mengatakan, demonstran meminta agar Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) yang berkaitan langsung dengan rekrutmen calon PNS (CPNS) dicabut.

Pertama, Permenpan-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018. Kedua, Permenpan-RB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Tahun 2018. Nuryanah mengatakan, kedua aturan itu menutup peluang bagi honorer K2 untuk jadi PNS.

“Honorer K2 di Kabupaten Tangerang berjumlah 2318 orang, 99,9 persen berusia diatas 35 tahun. Usia maksimal pelamar CPNS pada Permenpan-RB itu 35 tahun. Bagaimana dengan honorer K2 yang memang berusia 35 tahun lebih, sementara sudah lama mengabdi. Bahkan ada yang mengajar selama 30 tahun,” ucap dia kepada Tangerang7.com saat dihubungi dari Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rabu (31/10/2018) malam.

Tuntutan lainnya adalah pengesahan revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbitkan Peraturan Presiden sebagai pengakuan pemerintah terhadap honorer K2, serta mengangkat honorer K2 jadi PNS. Apabila para honorer K2 tidak dapat diangkat jadi PNS, maka alternatif terakhir yaitu mengangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“Jika P3K, maka honorer K2 diutamakan, diangkat tanpa tes akademik. Cukup seleksi administrasi saja. Ini alternatif terakhir bagi kami,” imbuh Nuryanah.

Dia mengaku selama dua hari berunjuk rasa di depan Istana Negara, tidak ada satupun tuntutan honorer K2 yang direspons. Pihak Istana meminta bersabar hingga Januari 2019. Terkait P3K, pemerintah pusat kini tengah melakukan pembahasan.

“PP (Peraturan Pemerintah) untuk P3K sedang digodok, tetapi kami belum tahu seperti apa isinya. Kami menginginkan agar honorer K2 diprioritaskan,” pungkas Nuryanah. (srh/srh)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya