oleh

DPR Minta Kepala Desa Aktif Awasi Pengiriman TKI

Tangerang7.com, Tigaraksa – Praktik kongkalikong kerap terjadi pada proses pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran. Guna meminimalisasi hal itu, kepala desa atau lurah harus berperan aktif dalam melakukan penguatan pengawasan pengiriman TKI dari hulu ke hilir.

“Mereka harus tahu warganya ini mau ke mana, apa standarnya. Apalagi dalam UU PPMI yang baru sebenarnya perekrutan itu harus diketahui oleh kepala desa,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea dalam keterangan tertulis, Senin (15/4/2019).

Marinus menyampaikan harapan tersebut berdasarkan aturan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 13 huruf b UU itu menyatakan, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, pekerja migran Indonesia wajib memiliki surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau wali, yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.

Hanya saja, untuk mengimplementasikan keterlibatan kepala desa diperlukan regulasi tersendiri. Menurut Marinus, masih tetap dibutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) sehingga hal-hal yang menyangkut keterlibatan kepala desa dapat diatur lebih rinci. “Bahkan bisa saja nantinya diberikan kewenangan untuk bisa melakukan pelatihan dulu di desanya, dengan syarat mengacu pada peraturan ketenagakerjaan,” katanya.

Keterlibatan kepala desa dipandangnya perlu. Sebab bila urusan ini hanya mengandalkan lembaga pengawas saja, Marinus yakin tidak akan maksimal. “Jadi, harus melibatkan masyarakat secara sistem. Jika tidak, tidak akan maksimal pengawasannya,” sebutnya.

Dia mencontohkan maraknya pekerja ilegal yang bisa keluar negeri saat ini. Berdasarkan pengamatan Marinus, ini terjadi karena sistem tidak diawasi secara menyeluruh. Tidak ada pengawasan dan kontrol ketat sedari awal.
“Selama ini main comot saja. Yang penting bawa ke Jakarta, urus paspor, urus visa, berangkat, selesai urusan. Sedangkan UU yang baru itu mengatur izin dari aparatur desa itu,” jelasnya.

Jika kontrol dari hulu sudah terjamin, Marinus juga menginginkan agar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat memastikan TKI yang dikirim sudah tersertifikasi sesuai standar dalam regulasi dan standar negara tujuan. Dia ingin penyalur tenaga kerja juga ikut meminimalisasi aroma kongkalikong. “Tidak ada lagi meloloskan yang seharusnya tidak diloloskan untuk berangkat,” tegasnya.

Hal senada disampaikan oleh Bobby Alwi, Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Menurut dia, baik kepala desa maupun perangkat desa lainnya berkewajiban memberikan informasi lengkap kepada calon TKI. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU tentang Pelindungan PMI.

Hanya saja, kata Bobby, saat ini kewajiban tersebut belum dapat dilaksanakan karena aturan implementasi dari UU yang disahkan pada 22 November 2017 tersebut belum terbit. Bisa dibilang saat ini keterlibatan desa dalam perekrutan TKI masih dalam masa transisi.

“Karena belum terbit, kepala desa belum maksimal menyelenggarakan layanan informasi, pendataan, verifikasi, pemantauan buruh migran yang sudah direkrut dan pemberdayaan,” ujar Bobby.

Akan tetapi, sudah banyak desa yang didorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menyelenggarakan program Desa Buruh Migran Produktif (Desmigratif). Beberapa pilar utama dalam program tersebut adalah layanan informasi, komunitas usaha buruh migran, community parenting, dan koperasi.

Hanya saja program itu baru sebatas proyek uji coba. Masalahnya, menurut Bobby, program belum ada karena perbedaan sudut pandang antara Kemenaker dan kepala desa. Dari sejumlah desa yang menerapkan program desmigratif, sebagian besar kepala desa memandang ini sebagai proyek semata. Padahal, keberadaan program Desmigratif seharusnya untuk mendorong adanya layanan buruh migran di tingkat desa.

“Karena dengan program tersebut sebenarnya pemerintah pusat bisa memperkenalkan UU baru ke tingkat desa,” jelas Bobby. Itulah sebabnya Bobby berharap jika UU tentang TKI yang baru diimplementasikan, kepala desa harus benar-benar memberi layanan informasi. Sebab kebanyakan TKI berasal dari desa. (t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya