oleh

DPP Demokrat Pecat Anggota yang Dianggap Berkhianat dan Terlibat Kudeta Partai

Tangerang7.com, Tangerang – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat merespons dan memenuhi keinginan kader agar melakukan tindakan tegas berupa pemecatan terhadap orang-orang yang terbukti berkhianat dan melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional atau yang diistilahkan sebagai kudeta.

Desakan kuat muncul dari para kader Partai Demokrat, yang disampaikan para ketua DPD dan ketua DPC untuk memecat para pelaku GPK-PD. Desakan juga muncul dari para pimpinan organisasi sayap, termasuk para senior partai.

DPP Partai Demokrat memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat terhadap enam orang, yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.

Keputusan pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada enam anggota Partai Demokrat ini sesuai dengan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang telah melakukan rapat dan sidang selama beberapa kali dalam sebulan terakhir ini.

Dalam siaran pers tertulis yang dikeluarkan DPP Partai Demokrat melalui Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) yang diterima tangerang7.com, Jumat (26/2/2021), keenam orang itu terbukti melakukan perbuatan yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat pusat dan daerah, baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui telepon) bahwa Partai Demokrat gagal dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V tahun 2020 harus diturunkan melalui kongres luar biasa (KLB) secara ilegal dan inkonstitusional dengan melibatkan pihak eksternal.

“Padahal, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V pada Maret 2020, telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan masuk dalam lembaran negara,” tulis dalam siaran pers tersebut.

Dalam siaran pers bertanda Kepala Bakomstra Herzaki Mahendra Putra tersebut, tindakan keenam orang itu merupakan pengkhianatan terhadap partai, serta merongrong kedaulatan, kehormatan, integritas, dan eksistensi Partai Demokrat. Gerakan ini juga sangat melukai perasaan pimpinan, pengurus, dan kader di seluruh tanah air.

‘Keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat didasarkan atas laporan kesaksian dan bukti-bukti serta data dan fakta yang ada dilengkapi berita acara pemeriksaan. Perbuatan itu bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat, pakta integritas, dan kode etik Partai Demokrat,” katanya.

Perbuatan mereka merupakan fakta yang terang benderang. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan Partai Demokrat tidak perlu memanggil dan mendengar keterangannya sesuai Pasal18 Ayat (4) Kode Etik Partai Demokrat. Majelis Tinggi Partai Demokrat telah melakukan komunikasi dengan salah satu aktor utama GPK-PD, yaitu Jhoni Allen Marbun. Tetapi tuntutan yang bersangkutan tidak masuk akal. Bukan konsolidasi internal, melainkan memasukkan aktor eksternal melalui KLB inkonstitusional, dan “menjual” Partai Demokrat kepada aktor eksternal itu, sebagai kendaraan dalam pencapresannya pada Pemilu 2024.

Fakta lain, kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V telah melakukan banyak hal, baik dalam konteks pembinaan organisasi, penguatan jaringan konstituen, maupun program pengabdian masyarakat di masa pandemi, dengan hasil yang optimal.

Tudingan-tudingan para pelaku GPK-PD tentang kekecewaan terkait Pilkada 2020, jelas tidak relevan. Faktanya, hasil Pilkada 2020 Partai Demokrat jauh melampaui target kemenangan, yakni hampir 50 persen. Hasil ini adalah capaian tertinggi kemenangan pilkada selama lima tahun terakhir. Demikian juga jumlah kader Partai Demokrat yang berhasil memenangkan pilkada, mengalami peningkatan.

“Para pengurus dan kader sangat marah atas perilaku para aktor GPK-PD, juga merasa sangat terganggu dengan manuver dan tindakan para pelaku GPK-PD tersebut, yang menghambat kerja-kerja politik untuk memperjuangkan harapan rakyat,” ujar Herzaky.

Selain keenam orang tersebut, DPP Partai Demokrat juga memecat Marzuki Alie karena terbukti melakukan pelanggaran etika partai. Mantan Ketua DPR RI ini melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapannya secara terbuka tentang kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat. Tindakannya mengganggu kehormatan dan integritas, serta kewibawaan Partai Demokrat, yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat, pakta integritas, dan kode etik Partai Demokrat.

Lantaran sudah dipecat, seluruh nama tersebut dilarang menggunakan seragam, atribut, simbol, lambang dan identitas Partai Demokrat.

Terkait Jhoni Allen Marbun, DPP Partai Demokrat akan segera melakukan penggantian antar waktu atau PAW sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ke depan, seperti yang sering disampaikan Ketum AHY, para kader Demokrat harus senantiasa menghormati dan menghargai para senior dan pendahulunya, yakni senior dan pendahulu yang juga menghormati dan menghargai serta memberikan dukungan kepada para pemimpin dan pengurus yang saat ini menjalankan amanah dari seluruh kader dan konstituen. Bukan yang sebaliknya.

“Terakhir, DPP Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas soliditas para pemilik suara sah, para kader, para pengurus dan para senior di seluruh Indonesia yang telah mendukung, menunjukkan kesetiaan serta kebulatan tekadnya menjaga kedaulatan, kehormatan, integritas dan eksistensi Partai Demokrat dan kepemimpinan Ketua Umum AHY yang sah. Kini, saatnya Partai Demokrat melanjutkan perjuangan mewujudkan harapan rakyat, bantu negara atasi pandemi covid-19, dan pulihkan ekonomi, serta bantu rakyat lawan ketidakadilan,” tandas Herzaky dalam siaran pers tertulis tersebut. (t7/set)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya