oleh

DP3AP2KB Lakukan Monitoring dan Evaluasi PATBM di Kelurahan-Kelurahan

Tangerang7.com, Tangerang – Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai program untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak. Seperti pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan Sekolah Ramah Anak.

Kemudian, pembentukan Forum Anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penyediaan Ruang Pengadilan Ramah Anak, kampanye-kampanye Gerakan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA).

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, dinyatakan secara eksplisit bahwa pembangunan harus berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, sebagian terbesar praktik tersebut belum terpadu melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat; kurang koordinasi dengan pemerintah setempat. Di beberapa daerah ditemukan praktik yang melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat secara lebih terpadu tetapi dibatasi pada kelompok anak tertentu secara berbeda-beda sesuai dengan isu utama perhatian lembaga yang menggagas dan mendampingi pengembangannya.

Kementerian PPPA sekitar tahun 2015 melakukan penelitian di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bengkulu. Tujuannya, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik perlindungan anak yang dilakukan masyarakat, kendala yang dihadapi, dan potensi pengembangannya.

Dari hasil tersebut diperoleh informasi bahwa upaya perlindungan anak telah banyak dilakukan masyarakat. Mulai dari menyosialisasikan hak-hak anak, baik dalam bentuk kesenian, dialog, penerbitan media infomasi, sampai mendampingi ketika anak yang menjadi korban.

Walaupun sudah banyak kegiatan, tetapi tuntutan perlindungan kepada anak dan pencegahan kepada anak tetap diperlukan. Data KPAI menunjukkan peningkatan kasus kekerasan dari tahun ke tahun.

Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kelurahan-kelurahan.

Kepala DP3AP2KB Kota Tangerang Drs Heryanto MAP menjelaskan, PATBM merupakan gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan). Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri.

“Secara bertahap semoga PATBM kita akan menjadi PATBM ideal yang paripurna dan bisa diharapkan dalam rangka proses pencegahan kekerasan,” kata Heryanto, Kamis (14/11/2019).

DP3AP2KB Kota Tangerang telah membentuk 104 PATBM sejak tahun 2018. Di mana, kader PATBM telah diberikan pelatihan dasar untuk mengarahkan dan memperlancar kerjanya. Untuk mengetahui keefektifan PATBM dan kinerjanya, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB melakukan monitoring dan evaluasi di seluruh PATBM yang ada di Kota Tangerang.

“Pada umumnya seluruh PATBM telah melaksanakan fungsinya dengan baik, walaupun ada perbedaan dari jenis kegiatan dan intensitasnya di lapangan. Mungkin disesuaikan juga dengan tipe masyarakat dan penyesuaian waktunya juga,” ujar Kepala Bidang P2A DP3AP2KB Kota Tangerang Irna Rudiana.

Irna menuturkan, pengertian dari PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru.

Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber tersedia (secara terkoordinasi).

Kegiatan terpadu harus memiliki tujuan yang bersifat luas sebagai sebuah kontinum yaitu mulai dari promosi hak anak, pencegahan, deteksi dan penanganan sejak dini hingga yang kompleks dengan melakukan perubahan-perubahan secara menyeluruh terhadap masyarakat, keluarga, dan anak, untuk menghilangkan/mengurangi faktor-faktor penyebab permasalahan dan risiko-risiko kekerasan terhadap anak yang telah atau mungkin terjadi, baik pada anak, keluarga, masyarakat.

Konsep Terpadu juga mengandung makna mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal, termasuk melibatkan berbagai unsur masyarakat, mensinerginakan dukungan sumber daya masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

Berbasis Masyarakat yaitu merupakan upaya yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri. Masyarakat yang dimaksud dalam konteks gerakan ini adalah komunitas (kelompok orang yang saling berinteraksi) yang tinggal di suatu batas-batas administrasi pemerintahan yang paling kecil, yaitu kelurahan.

“Tujuan dari program PATBM sesuai dengan pengembangan indikator Kota Layak Anak untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan pada anak di daerah,” pungkas Irna. (adv)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya