oleh

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tangerang Siap Terapkan OSS

Tangerang7.com, Tigaraksa – Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berusaha pada saat ini sudah terjadi perubahan paradigma (Reformasi Perizinan Berusaha). Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah meluncurkan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih mudah disebut dengan nama generik OSS (Online Single Submission).

Kebijakan ini pada dasarnya adalah untuk mempercepat pelayanan perizinan berusaha melalui pelayanan terpadu satu pintu, standarisasi jenis perizinan, menghilangkan rekomendasi dari kementerian/lembaga (K/L), terintegrasi secara elektronik dan pengawalan proses perizinan oleh Satuan Tugas (Satgas).

Konsep alur perizinan dengan Sistem OSS diawali oleh para pelaku usaha, baik perseorangan atau badan usaha/perusahaan, dengan membuka situs web oss.go.id. Web tersebut kemudian memandu bagaimana cara melakukan pendaftaran perizinan berusaha, mengisi data pribadi atau perusahaan guna memperoleh Nomor Induk Berusaha atau NIB yang sekaligus berfungsi sebagai TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), APIU dan NIK (Nomor Induk Kepabeanan).

Setiap perusahaan wajib memiliki NIB (1 Perusahaan 1 NIB) dan dalam 1 NIB bisa mencangkup lebih dari 1 KBLI (Jenis Kegiatan Usaha). Izin Usaha diterbitkan untuk setiap sektor dengan format standar namun berbeda nomenklatur izin, QR Code yang dapat dibaca dengan scanner khusus (download di laman OSS).

Berdasarkan lampiran PP 24/2018, perizinan yang bisa diproses melalui OSS mencakup 20 sektor, mulai sektor ketenagalistrikan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kesehatan, perhubungan hingga ketenaganukliran.

Izin yang diproses merupakan izin penyelenggaraan usaha pada masing-masing sektor, termasuk kebutuhan izin terkait yang melekat untuk berusaha seperti Izin Lokasi (IL), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Lingkungan. Termasuk juga sistem dari berbagai kementerian dan lembaga penerbit perizinan, sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang dalam rangka merespons dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nonmor 24 Tahun 2018 dimaksud, telah menerapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai persyaratan dalam setiap pelayanan perizinan berusaha.

Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Tangerang juga melaksanakan pelayanan keliling khusus NIB di wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang. Pelayanan keliling ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan perizinan. Selain itu, melakukan sosialisasi OSS melalui pemasangan baliho dan spanduk.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Tangerang Nono Sudarno, ST, M.Si menjelaskan bahwa penerapan Sistem OSS merupakan milestone positif dan komprehensif untuk menyinkronkan regulasi perizinan di pusat dan daerah.

Bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, kata dia, dapat menyesuaikan perizinan berusahanya melalui Sistem OSS. “Baik untuk memperoleh NIB atau perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial lainnya,” jelas Nono, Rabu (27/3/2019).

Nono menyebut, pihaknya tengah mempersiapkan OSS Lounge di Kantor DPMPTSP Kabupaten Tangerang di Jalan KH Sarbini Nomor 1, Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa. Nantinya diharapkan dapat menjadi standar semua pelayanan perizinan PTSP yang terintegrasi dengan pusat.

“Dalam OSS Lounge terdapat pelayanan mandiri, pelayanan berbantuan, pelayanan prioritas, konsultasi umum investasi, dan klinik berusaha,” jelasnya.

Demikian juga mengenai Satgas, menurut Nono, telah dibentuk melalui Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 902/Kep.227-Huk/2018 tentang pembentukan satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha Kabupaten Tangerang. Satgas ini untuk mengawal proses penyelesaian perizinan berusaha di Kabupaten Tangerang.

Pembentukan Satgas berusaha ini, sebagai upaya pemerintah memprioritaskan penyederhanaan proses perizinan berinvestasi melalui standardisasi semua izin terkait investasi seperti tax holiday, penyederhanaan dan pengelompokan izin.

Penyederhanaan proses pengajuan izin investasi, contohnya terkait persyaratan pemberian izin dan durasi waktu. Pelaku usaha yang telah dapat izin usaha melalui OSS bisa melakukan pengadaan tanah, perubahan luas lahan, pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya, pengadaan peralatan atau sarana, pengadaan sumber daya manusia, penyelesaian sertifikasi atau kelaikan, pelayanan uji coba produksi, serta pelaksanaan produksi. Sebagai catatan tambahan, bagi pelaku usaha yang belum menyelesaikan Amdal dan atau rencana teknis bangunan gedung, belum dapat melakukan pembangunan bangunan gedung.

Menurut Nono, 50 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Tangerang dengan potensi investasi besar telah siap menerapkan pelayanan melalui OSS. “Kami telah mengikuti pelatihan OSS yang dibina langsung oleh Menko Perekonomian RI,” tandasnya.

Selain mengikuti pelatihan OSS yang dilakukan Menko Perekonomian RI, juga telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada 110 orang petugas pelayanan perizinan DPMPTSP Kabupaten Tangerang dan tim teknis yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Bimtek tersebut dilaksanakan dari tanggal 15 s/d 17 Oktober 2018, dibuka langsung oleh Wakil Bupati Tangerang.

Pelaksanaan Bimtek OSS yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Tangerang sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam upaya mempercepat pelayanan perizinan, sehingga tidak menghambat investasi di daerah. (ADV)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya