oleh

Diduga Tak Berizin, DPRD Kota Tangerang Sidak IPA Milik Sentra Asritama

Tangerang7.com, Cibodas – Intake milik PT Sentra Asritama, Jalan Halmahera, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang diduga tak berizin.

Atas dasar itu, DPRD Kota Tangerang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi instalasi pengolahan air (IPA) milik perusahaan tersebut, Rabu (15/7/2020).

Turut hadir Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang H Junadi, Lurah Panunggangan Barat Said Sanusi, perwakilan warga Kampung Kebon Kelapa Panunggangan Barat, perwakilan Polsek Jatiuwung, dan lainnya.

Sebelumnya, wakil rakyat Kota Tangerang ini memanggil pihak PT Villa Permata Cibodas, namun tak dipenuhi.

Melalui keterangan tertulisnya, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto mengatakan, tindak lanjut dua pelanggaran dari dua perusahaan yang bernaung di Management Departemen Air Lippo Group tersebut lantaran banyaknya kerugian dan dampak negatif bagi warga sekitar.

Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan usaha swasta diatur dalam Pasal 9 Perda Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pelayanan Air Minum di Kota Tangerang.

Dalam regulasi ini menyebutkan setiap pengelolaan air minum yang diusahakan swasta atau badan hukum, harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Wali Kota Tangerang serta wajib bekerja sama dengan PDAM milik Pemerintah Kota Tangerang.

Turidi mengatakan, pihak legislatif bersama Pemkot Tangerang sepakat, intek di Villa Permata Cibodas akan dilanjutkan jika mereka mau berkerja sama.

“Harus bekerja sama dengan PDAM Kota Tangerang, sehingga wilayah sekitar Panunggangan ini bisa dialiri air juga,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Diketahui, pengolahan jumlah debit air PT Sentra Asritama sekitar 10.500.000 per harinya. Ini pendistribusiannya bisa mencakup 3.000 hunian.

Kata Turidi, DPRD Kota Tangerang juga akan menguji kelayakan asal sumber air, dari sampel air yang diambil dari tiga mesin pengolahan.

Turidi menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi untuk perusahaan, jika terbukti melakukan pelanggaran. “Bisa berupa penutupan intake,” tegasnya.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang Junadi. Pihaknya berkomitmen untuk mengambil langkah sesuai aturan. (adv/t7/set)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya