oleh

Cegah Pencemaran Lingkungan, DLH Kota Tangerang Terus Lakukan Pengawasan & Pembinaan

Tangerang7.com, Kota Tangerang – Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang terus gencar melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku industri agar dalam melakukan kegiatannya tidak mencemarkan lingkungan sekitar.

“Kita targetkan dalam kurun waktu 1 tahun ada 100 pelaku industri yang sudah terverifikasi terkait alat pengolahan limbah dan dokumen perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Kepala Dinas Lingkunga Hidup Kota Tangerang H Dedi Suhada di ruang kerjanya, Selasa (17/11).

Dedi mengungkapkan, masih banyak pelaku industri di Kota Tangerang yang belum memiliki izin secara utuh dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, Maka dari itu pihaknya terus melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal pengolahan limbah dan dokumen administrasi perizinan terkait pengolahan limbah industri tersebut.

“Kita terus awasi dan ternyata memang masih banyak ditemukan yang belum memiliki kelengkapan atau komponen pengolahan limbah perindustrian hingga kukurangan dokumen perizinan,” akunya.

Dedi mengaku saat ini pihaknya melakukan pengawasan sejak tahun 2019 lalu terhadap pelaku industri di Kota Tangerang baik yang sudah memiliki izin dan yang belum memiliki izin. Bahkan, hingga aduan masyarakat melalui sosial media (sosmed) pun akan ditindak lanjuti untuk diawasi.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan, ditemukan sekitar 85% pelaku usaha masih belum mematuhi aturan-aturan sebagaimana mestinya. “Makanya kita berikan sanksi berupa sanksi administrasi teguran tertulis maupun sanksi paksaan pemerintah (segera mengurus izin) sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

Pengawasan ke lapangan dari petugas DLH.

“Alhamdulillah setelah kita tegur secara tertulis dan panggil hingga memberikan pembinaan, mereka mau mengurus dan membenahi apa yang menjadi kekurangan terkait pengolahan limbah yang harus dipenuhi,” tambahnya.

Lebih jauh Dedi menjelaskan, sanksi tersebut juga sudah tertuang dalam undang – undang dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang untuk perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup.
“Kita dalam menjalankan sanksi selalu mengikuti UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Kota Tangerang No. 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,” jelasnya.

Ditanya soal sanksi  terberat seperti apa yang dikeluarkan DLH bagi pelaku industri yang membandel, Dedi menjelaskan dalam tahapan pemberian sanksi yang diberikan, terdapat beberapa tahapan dimana tahapan itu sesuai peraturan yang ada. Seperti dokumen izin lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus dilengkapi.

“Kalau ada pelanggaran terkait dokumen tersebut kita akan berikan sanksi yang kita siapkan menurut pelanggarannya,” tegas Dedi.

Dirinya berharap dengan dilakukannya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku industri di Kota Tangerang dalam kurun waktu satu atau dua tahun ke depan, seluruh industri di Kota Tangerang sudah memiliki dokumen perizinan sesuai dengan peraturan yang ada dan memiliki pengolahan limbah secara benar.

“Besar harapan saya ke depan seluruh para pelaku industri di Kota Tangerang mempunyai dokumen lingkungan sesuai yang dipersyaratkan dan juga menjalankan proses produksinya sampai proses buangan limbahnya sesuai ketentuan. Sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya agar terciptanya Kota Tangerang menjadi kota yang bersih, sehat, nyaman dan asri,” ujarnya.

Untuk diketahui, hingga 17 November 2020, DLH sudah mengeluarkan sanksi sebanyak 91 sanksi diantaranya sanksi tertulis sebanyak 38, dan sanksi paksaan pemerintah sebanyak 53. (jebe)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *